Mahasiswa Cirebon Demo Tolak UU TNI, Ada yang Bawa Bom Molotov Hingga Corat-coret Tembok Gedung DPRD

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cirebon Menggugat menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) TNI di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (24/3/2025).

Aksi ini berlangsung di tengah suasana Ramadan dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Mahasiswa awalnya dijadwalkan melakukan aksi pada pukul 09.00 WIB, namun baru tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB.

Mereka membawa spanduk bertuliskan "Tolak UU TNI", membakar ban bekas, serta berorasi menuntut pemerintah membatalkan undang-undang tersebut.

Situasi sempat memanas ketika massa aksi mencoba menerobos gerbang DPRD.

Aksi dorong dengan polisi pun terjadi, sebelum akhirnya mahasiswa diperbolehkan masuk ke halaman gedung untuk berdialog dengan anggota DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, serta Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar.

Presiden Mahasiswa Universitas Gunung Jati (UGJ), Andito Galih, dalam orasinya menyatakan, bahwa revisi UU TNI dilakukan secara tertutup dan tanpa keterlibatan publik.

"Aksi hari ini kami lakukan untuk menuntut pemerintah membatalkan RUU TNI."

"Karena undang-undang tersebut sudah disahkan, kami mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkannya," ujar Andito saat diwawancarai media, Senin (24/3/2025). 

Ia menilai revisi UU TNI ini membuka celah bagi militer untuk masuk ke ranah sipil, yang berpotensi mengancam demokrasi.

"Kami khawatir UU ini akan membawa militer semakin dekat dengan sipil, mengintervensi ruang-ruang yang seharusnya dikuasai sipil."

"Ini bisa menjadi langkah mundur bagi demokrasi Indonesia," ucapnya.

Dalam tuntutannya, para mahasiswa mendesak Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan revisi UU TNI.

Selain itu, menarik seluruh anggota TNI dari jabatan sipil dan menegakkan supremasi sipil serta mengembalikan hak-hak demokrasi masyarakat.

Andito juga menyoroti Pasal 47 dalam revisi UU TNI, yang menurutnya memberi kekuasaan berlebihan kepada Presiden dalam menempatkan anggota TNI di jabatan sipil.

"Pasal ini memungkinkan Presiden menempatkan anggota TNI di posisi mana pun sesuai kebijakan pribadinya."

Baca juga: Persib Bandung Telah Kembali Berlatih Tapi Bojan Hodak Tak Hadir, Ini Kata Pelatih Fisik

"Ini berbahaya karena Presiden kita berlatar belakang militer," jelas dia.

Aksi unjuk rasa ini sempat kembali memanas ketika sejumlah mahasiswa mencoba menurunkan bendera merah putih di halaman DPRD, namun dihalau oleh aparat keamanan.

Selain itu, beberapa mahasiswa menyalakan petasan, merusak pot bunga, serta melakukan vandalisme dengan mencorat-coret tembok pagar gedung DPRD.

Di tengah aksi, diduga ada oknum yang berupaya memprovokasi situasi.

Para pemuda di luar rombongan mahasiswa itu mencoba melawan petugas dengan cara melempar dengan bom molotov. 

Petugas pun segera melakukan pengejaran hingga ke Alun-Alun Kejaksan.

Oknum tersebut akhirnya diamankan dan dibawa ke Mapolres Cirebon Kota untuk penyelidikan lebih lanjut.

Aksi unjuk rasa ini berakhir menjelang sore hari setelah mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak DPRD.

Namun, mereka menegaskan akan terus melakukan gerakan di berbagai kota lain hingga tuntutan mereka dipenuhi.