Ramai Aksi Penolakan Hasil Pilkada Serentak 2024, Pengamat Politik Erlan Suwarlan Angkat Bicara

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNCIREBON.COM, KOTA TASIKMALAYA - Ramai aksi penolakan hasil pilkada serentak masih terus menjadi perbincangan, salah satunya dari Pengamat politik asal Kota Tasikmalaya.

Penolakan ini akibat adanya beberapa pelanggaran dibeberapa wilayah, soal money politik hingga aksi pengarahan ke salah satu pasangan calon.

Menurut Pengamat politik asal Tasikmalaya Dr Erlan Suwarlan menganggap penolakan hasil pilkada serentak bisa dimaknai sebagai representasi realitas politik saat ini.

"Penolakan tersebut juga harus dijadikan bahan introspeksi kita semua. Saya termasuk yang berpendapat proses politik saat ini sedang tidak baik-baik saja," kata Erlan kepada wartawan TribunPriangan.com, Rabu (4/12/2024).

Baca juga: 11 Desa di Kecamatan Purwodadi Purworejo Terbelah Proyek PSN Tol Jogja-Cilacap 121,75 Km

Menurut Erlan, bahwa pasca pilkada banyak hal yang perlu dibenahi secara terus-menerus dsn berkelanjutan mulai dari regulasi, mental, budaya, komitmen.

"Atas adanya penolakan atau perselisihan tentu harus ditempuh secara elegan melalui mekanisme yang ada. Karena, apapun hasilnya nanti, hormati oleh semua pihak," tegasnya.

Namun, Erlan pun menyoroti terkait partisipasi pemilih yang dirasa menurun, sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi juga bagi penyelenggara.

"Soal Partisipasi menjadi PR penting bagi semua pihak, terutama bagi para penyelenggara yang sudah diberi kewenangan dan fasilitas. Tentu kesadaran masyarakat juga sangat penting," pungkasnya.

Baca juga: Harga Emas Antam, UBS dan Galeri 24 Kompak Naik di Cirebon Hari Ini 4 Desember 2024, Jadi Segini

Dirinya juga meminta kepada pasangan calon yang sudah unggul dari hasil pleno KPU bisa memberikan bukti nyata kepada masyarakat Tasikmalaya.

"Singkatnya, setelah resmi ya tunaikan semua janji politiknya. Sebab dalam demokrasi intinya partisipasi yang berasal dari masyarakat," kata Erlan.

Seperti diketahui, pasca pilkada masyarakat dari berbagai elemen menggelar aksi demo ke Bawaslu, KPU hingga kantor partai di Kota Tasikmalaya.

Hal ini karena, ditemukannya kejadian dibeberapa wilayah terkait money politik yang mencederai kepercayaan publik. (*)