PW NU Jabar Pastikan Semua Pengurus Cabang Menolak MLB di Kabupaten Cirebon

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Pengurus Wilayah (PW) Nahdatul Ulama (NU) Jawa Barat (Jabar) memastikan tak satu pun Pengurus Cabang (PC) NU yang mendukung Musyawarah Luar Biasa (MLB) di Kabupaten Cirebon. 

Hal itu diungkapkan Ketua PWNU Jabar, KH Juhadi Muhammad saat dihubungi, Senin (16/9/2024). 

Menurutnya, selama ini tidak ada masalah yang mengharuskan dilakukan MLB, baik dilevel PC, PW ataupun pengurus besar (PB) NU. 

"Di internal struktural tidak ada masalah, tidak ada tembusan struktural soal MLB, jadi kita semua sepakat baik PW NU maupun PC NU se-Jabar menolak adanya MLB NU," ujar Juhadi. 

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Panitia MLB NU di Cirebon Mantap Gelar Muktamar Meski Dihadang Penolakan

Juhadi pun membantah pernyataan Ketua Steering Committee (SC) MLB N, KH Imam Jazuli yang menyebut jika hanya delapan PC yang menolak MLB NU, sementara 19 lainnya belum memberikan pernyataan resmi.

"Tidak, bukan delapan tapi semuanya menolak kok, semua PC NU Se-Jabar itu menolak," katanya.

Ketua PC NU Kota Bandung, KH. Ahmad Haedar pun memastikan bahwa pihaknya menolak MLB NU di Cirebon. 

Menurutnya, presidium MLB NU di Kabupaten Cirebon, tidak didasari oleh restu sesepuh dan tokoh-tokoh pesantren berpengaruh di Jabar, terutama di Kabupaten Cirebon.

"Pesantren Babakan, Kempek, Arjawinangun, Balerante, Buntet dan Gedongan sebagai epicentrum pesantren Nahdlatul Ulama di kabupaten Cirebon yang melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh, setelah kami konfirmasi, tidak ada satupun yang mengetahui kegiatan konsolidasi apalagi memuat agenda MLB," ujar KH. Ahmad Haedar.

Dalam sejarah tradisi Nahdlatul Ulama, kata dia, MLB sekalipun termaktub aturannya dalam AD/ART NU, pada kenyataannya tidak pernah dipraktikkan oleh ulama-ulama kecuali pada era KH. Abdurrahman Wahid. 

"Itupun secara diametral dipahami sebagai bentuk tirani orde baru kepada NU, sehingga inisiator MLB secara kasat mata dipengaruhi faktor eksternal," katanya. 

Pihaknya pun berkesimpulan bahwa praktik MLB, sepanjang tidak didasarkan pada nilai-nilai urgentif secara syari'i, hakekatnya adalah tindakan tabu, penuh dengan resiko negatif.

"Kenyataannya tidak pernah dijumpai (contoh) konkrit ulama-ulama generasi pendahulu kita terkait tindakan ini, sekalipun dalam suasana perbedaan yang tajam," katanya.

Baca juga: PBNU Bentuk Pansus PKB, Sejumlah Kiai di Jawa Barat Minta Fokus Mengurusi Umat

Sebelumnya, sejumlah cucu dan keturunan pendiri NU menggelar Konsolidasi Nasional Presidium Penyelamat Organisasi dan MLB di Cirebon. Mereka mendorong agar dilaksanakan MLB NU.

Pertemuan itu menghasilkan sejumlah keputusan. Di antaranya meminta kepada Kemenkumhan, Direktorat Jenderal Administrasi Umum untuk membekukan SK pencatatan dan pengesahan perubahan AD/ART, dan kepengurusan PBNU sebagaimana tercatat dalam AHU 0001097.AH.0108 Tahun 2024.

Pertemuan di Cirebon itu juga menyoroti kebijakan PBNU yang telah menerima konsesi tambang batu bara.

Menurut mereka kebijakan ini telah mencederai hati warga NU dan bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh organisasi itu. (Tribun Jabar/Nazmi)