Bupati Indramayu Keliling Pantau Penyaluran Bantuan Pangan, Lapor Jika Ada yang Tak Tepat Sasaran

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Bupati Indramayu, Nina Agustina terus berkeling ke desa-desa memantau penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) tahun 2024.

Indramayu sendiri mendapat jatah bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 260.190 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapat bantuan pangan.

Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 227.432 KPM. 

Nina mengatakan, pihaknya ingin memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Jika ada yang tidak sesuai, warga diminta melapor.

"Jangan sampai yang mampu itu menerima. Kita seharusnya juga malu ya, kalau mampu cuma ngantri 10 kilogram kok, nemen (kebangetan) gitu," ujar dia saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Balai Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kamis (1/2/2024).

"Kalau ada temuan-temuan, saya minta tolong diinformasikan segera," lanjut Nina Agustina.

Nina menyampaikan, verifikasi berkelanjutan akan terus dilakukan.

Ia dalam hal ini memerintahkan pemerintah desa untuk mengawal keakuratan data.

Diketahui data yang berhak menerima bansos tahun ini memakai data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Pada kesempatan itu, ia kembali menekankan dan meminta tolong agar pemdes bisa mengawal betul penyaluran tersebut agar tepat sasaran.

"Desa dikerahkan semuanya. Harus turun semuanya," ujar dia.

Di sisi lain, Sekretaris Desa Dermayu, Hasbi Hudaya mengakui adanya peningkatan jumlah KPM dalam penyaluran bantuan pangan untuk desanya yang berada di Kecamatan Sindang tersebut.

Untuk tahun ini meningkat menjadi 544 KPM dari sebelumnya yang hanya sekitar 400 KPM.

Walau meningkat, namun rupanya diduga ada beberapa warga yang dinilai mampu ikut terdaftar sebagai penerima bantuan.

Data penerima bantuan pangan tersebut berdasarkan data dari pemerintah pusat.

Pemerintah desa sendiri tidak tahu soal pendataan tersebut, mengingat data yang didapat berbeda dengan pendataan yang dilakukan pemerintah desa.

Imbasnya, diakui Hasbi memang ada beberapa KPM yang sebelumnya tidak masuk daftar penerima bantuan menjadi masuk pada tahun ini, begitu pula sebaliknya.

Adapun perihal warga mampu tapi menerima bantuan, disampaikan Hasbi, pemerintah desa hanya menjalankan tugas untuk penyaluran saja.

Namun, lanjut dia, data itu sebenarnya bisa dirubah jika warga yang dinilai mampu tersebut mau membuat pernyataan menolak bantuan.

Hanya saja, sampai saat ini, tidak ada yang mengajukan penolakan terhadap bansos tersebut.

"Namanya rezeki, mau yang mampu atau yang miskin pasti diterima kalau memang dikasih," ujar dia.

Dalam hal ini, pemerintah desa berharap agar Pemdes juga bisa dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam pendataan KPM penerima bantuan.

Mengingat, Pemdes yang mengetahui bagaimana kondisi dari warga di wilayahnya tersebut.

"Saya berharap dalam pendataan bisa berkoordinasi dengan Pemdes setempat. Karena layak atau tidaknya warga menerima bansos, desa tahu datanya," ujar dia.

Baca juga: Bantuan Pangan Untuk Warga Indramayu Tahun 2024 Mulai Disalurkan, Jumlah KPM Bertambah