Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Pengamat Tata Kota Heran Siapa yang Beri Izin Permukiman

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Terbakarnya Depo Pertamina Plumpang mendapat tanggapan dari pengamat tata kota Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriatna.

Ia heran dengan siapa yang memberikan rekomendasi permukiman penduduk di kawasan depo BBM.

Yayat mengatakan, depo itu pertama dibangun pada 1974.

Saat itu, kawasan Jakarta tidak sepadat dan seramai sekarang.

“Bisa dikatakan depo Plumpang bersih dari permukiman, bahkan ada aset tanah yang diklaim sebagai milik Pertamina,” ujarnya, Sabtu (4/3/2023).

Ia menambahkan, seiring dengan berkembangnya industri, maka kepadatan penduduk semakin meningkat.

Bahkan ada satu RW yang jumlah RT-nya bertambah dari tujuh menjadi 11.

Pembangunan permukiman meluas, bahkan jarak dengan tembok pembatas depo hanya 20 meter.

Padahal, ukuran tangki BBM yang semakin besar seharusnya diikuti dengan jarak yang semakin jauh dari rumah warga.

“Pertanyaan nya siapa yang mengizinkan dan memberikan rekomendasi, katanya ada sengketa tanah, ranah di luar depo BBM Plumpang itu ranah pengadilan yang memutuskan dan Pemprov DKI,” ucapnya.

Ia menilai bahwa dalam konteks sekarang ini tumbuh kembang permukiman kumuh dan tidak tertata yang difasilitasi air, jalan, dan listrik.

 “Artinya melegalkan sesuatu yang tidak layak,” tutur Yayat.

Ia berpendapat kesalahan terbesar dari peristiwa kebakaran depo Plumpang adalah zona yang seharusnya dilindungi dari permukiman justru terjadi pelanggaran-pelanggaran.

Seperti yang diberitakan, kebakaran hebat di depo pertamina plumpang Jalan Tanah Merah Bawah Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam.

Api pertama kali dilaporkan muncul pada pukul 20.11 WIB, berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak (BBM) di area depo.

Baca juga: Warga Ungkap Dahsyatnya Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Terdengar Ledakan, Rumah pun Hancur

Artikel ini sudah tayang di Kompas.TV.