Komisi II DPRD Kota Cirebon Soroti Realisasi Retribusi Kapal Ikan di PPN Kejawanan

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi II DPRD Kota Cirebon menyoroti realisasi pendapatan dari sektor retribusi aktivitas bongkar kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan selama 2022.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso, mengatakan, realiasasi pendapatan dari retribusi aktivitas bongkar kapal ikan di PPN Kejawanan mencapai Rp 950 juta.

Menurut dia, jumlah tersebut kira-kira 82 persen dari target retribusi aktivitas bongkar kapal ikan di PPN Kejawanan pada 2022 yang mencapai Rp 1,2 miliar.

Namun, dari catatan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon masih terdapat selisih piutang sekitar Rp 400 juta dari pengusaha kapal yang belum disetorkan.

Jika diakumulasikan, maka realisasi pendapatan dari sektor retribusi bongkar kapal ikan pada tahun lalu di PPN Kejawanan mencapai Rp 1,3 miliar.

"Ini sebenarnya targetnya tercapai, karena ada piutang Rp 400-an juta dari pemilik kapal yang belum dibayarkan. Kalau piutangnya disetorkan berarti melebihi target," kata Karso saat ditemui usai rapat kerja bersama PPN Kejawanan dan DKPPP Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (3/2/2023).

Ia mengatakan, pada tahun lalu tercatat 339 kali aktivitas bongkar ikan dari dari total 240 kapal di PPN Kejawanan, sehingga diasumsikan rata-rata setiap kapal ikan hanya satu hingga dua kali bongkar.

Pihaknya mengakui, dari 240 kapal di PPN Kejawanan tidak semuanya bersandar, karena minimnya pasokan BBM bersubsidi di PBI Kejawanan.

Kelangkaan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan itu pun pada akhirnya berdampak bagi aktivitas kapal yang memilih bersandar di pelabuhan lain.

Pihaknya pun sudah beraudiensi dengan BPH Migas dan Pertamina kuota BBM untuk kebutuhan nelayan Kejawanan dipenuhi, sehingga disepakati kuota untuk nelayan Kota Cirebon mencapai 3 juta liter.

"Kelangkaan BBM bersubsidi pada 2022, karena pengusaha BBM belum mendapat izin penyaluran, dan sekarang belum bisa disalurkan akibat belum memperpanjang sewa tempat di PPN Kejawanan. Ini ironi," ujar Karso.

Sementara, Kepala PPN Kejawanan, Sarwono, menyampaikan, aktivitas kapal ikan di PPN Kejawanan para 2022 tergolong belum optimal.

Hal tersebut dipicu dari pengaruh kenaikan harga BBM cukup besar dan cuaca buruk, sehingga intensitas nelayan melaut berkurang.

Menurut dia, tahun ini aktivitas kapal ikan mulai menggeliat karena harga BBM subsidi jenis solar turun dan sudah teralokasikan untuk PPN Kejawanan.

Jika kondisi cuaca baik dan hasil tangkapan baik, maka satu kapal di PPN Kejawanan bisa membongkar hasil tangkapan ikan tiga empat kali dalam setahun.

"Jika semua normal dari cuaca, areal penangkapan, dan harga BBM stabil, maka nelayan bisa menangkap ikan rata-rata tiga hingga empat bulan sekali," kata Sarwono.