Breaking News:

Ratusan Pejabat Desa dari Kuningan Bertolak ke Jakarta, Ternyata Mereka Lakukan Hal Ini

Ratusan pejabat desa se-Kabupaten Kuningan, yang tergabung dalam Relawan Perangkat Desa, bertolak ke Jakarta pada Selasa (24/01/2023) malam tadi.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: dedy herdiana
HO/Tribuncirebon.com
Peserta PPDI para pejabat desa dari Kuningan saat Demo di Jakarta, Rabu (25/1/2023). 

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Ratusan pejabat desa se-Kabupaten Kuningan, yang tergabung dalam Relawan Perangkat Desa, bertolak ke Jakarta pada Selasa (24/01/2023) malam tadi.

Informasi terhimpun menyebut keberangkatan mereka ke Jakarta untuk bergabung dengan puluhan ribu perangkat desa se-Indonesia pada acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPDI Jilid 3.

Baca juga: Sejumlah Kepala Desa dari Kuningan Bertolak ke Senayan, Ternyata Mereka Lakukan Hal Ini

Koordinator Relawan Perangkat Desa Kabupaten Kuningan, Aas Sasbudi, mengatakan keberangkatan sejumlah perangkat desa dari Kabupaten Kuningan ini untuk menindaklanjuti surat edaran dari Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP.PPDI) No. 068/PP.PPDI/2023 tentang Undangan Silaturahmi Nasional (SILATNAS) PPDI Jilid 3.

"Tepat di halaman DPR MPR Republik Indonesia, kita bergabung dengan para relawan lainnya se-Indonesia, dan semua anggota relawan dari Kuningan mengikuti silaturahmi tersebut dengan menghindari hal-hal yang menjurus kepada aksi anarkis," katanya.

Disamping itu,  kata dia menyebut bahwa aspirasi yang disampaikan para Perangkat Desa pada kegiatan Silatnas ini, diantaranya adalah terkait perubahan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa.

Baca juga: Usai Geruduk DPR RI, Para Kepala Desa di Majalengka Janji Kembali Jika Tuntutannya Tak Terealisasi 

"Perangkat Desa yang diangkat sebelum UU 6 Tahun 2014 dan Permendagri 67 Tahun 2017 akibat dampak Permendagri 84 Tahun 2015, dan menduduki jabatan (staf), tetap berkedudukan sebagai Perangkat Desa dan berhak mendapatkan Penghasilan tetap yang sama sebagaimana yang diterima oleh Perangkat Desa yang menduduki Jabatan Kaur, kasi dan Kadus," ujarnya.

Kemudian, aspirasi lainnya, adalah mendesak kepada Pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). (*)

 

 

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved