Breaking News:

Komisi III DPRD Kota Cirebon Desak Disnaker Larang Perusahaan Menahan Ijazah Karyawan

Komisi III DPRD Kota Cirebon mendesak Disnaker Kota Cirebon segera mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan agar tidak menahan ijazah karyawan

Dok HUMAS DPRD KOTA CIREBON
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik (tengah), saat rapat kerja bersama Disnaker Kota Cirebon di Ruang Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (18/1/2023). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi


TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi III DPRD Kota Cirebon mendesak Disnaker Kota Cirebon segera mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan agar tidak melakukan praktek penahanan ijazah karyawannya.


Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Benny Sujarwo, mengatakan, berdasarkan temuan praktek semacam itu terjadi tidak hanya di satu perusahaan di Kota Cirebon.


Karenanya, pihaknya meminta Disnaker Kota Cirebon dapat membina atau sosialisasi supaya tidak ada lagi praktek penahanan ijazah.


"Dari temuan kami ada beberapa perusahaan terutama yang bergerak di bidang perdagangan, tapi biasanya karyawannya membawa barang, sehingga memerlukan jaminan," kata Benny Sujarwo saat ditemui usai rapat kerja bersama Disnaker Kota Cirebon di Ruang Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (18/1/2023).

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik (tengah), saat rapat kerja bersama Disnaker Kota Cirebon di Ruang Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (18/1/2023).
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik (tengah), saat rapat kerja bersama Disnaker Kota Cirebon di Ruang Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (18/1/2023). (Dok HUMAS DPRD KOTA CIREBON)


Dalam rapat itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Cicip Awaludin, menyampaikan, terdapat satu perusahaan di Kota Cirebon yang terindikasi melakukan praktek penahanan ijazah tersebut.


Atas dasar itu, Cicip mendorong agar Disnaker Kota Cirebon dapat memberikan solusi mengatasi masalah ini. Bahkan, perusahaan itu diminta secara khusus diberikan warning atau peringatan.


Sementara Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, mengatakan, apapun alasannya sebuah perusahaan tidak perlu menahan ijazah karyawannya.


Langkah tegas dan preventif harus segera diambil oleh Disnaker Kota Cirebon agar permasalahan seperti ini tidak terulang di kemudian hari.


Jika terdapat permasalahan yang terjadi antara perusahaan dengan karyawannya, maka harus diselesaikan dahulu sebelum karyawan tersebut dikeluarkan, sehingga permasalahannya bisa terselesaikan tanpa perlu menahan ijazah.


"Surat edaran itu memberikan penekanan agar perusahaan tidak melakukan hal-hal seperti ini, sehingga jangan menjadikan ijazah sebagai jaminan," ujar Fitrah Malik.


Plt Kepala Disnaker Kota Cirebon, Tri Helvian Utama, mengatakan, ijazah bukan merupakan dokumen yang memiliki nilai jaminan, terlebih tindakan penahanan ijazah jelas-jelas salah secara etika.


Pihaknya pun bakal menerbitkan akan menerbitkan surat edaran supaya perusahaan di Kota Cirebon tidak menahan dokumen-dokumen seperti ijazah dalam waktu dekat.


"Secara konkret bentuknya itu surat edaran atau imbauan, dan penekanan tertentu pada dokumen yang semestinya tidak ditahan, yang tidak relevan dengan masalah pekerjaan," kata Tri Helvian Utama.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved