Breaking News:

Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan Semakin Mudah

Nantinya warga cukup menunjukkan NIK-nya untuk mendapat pelayanan di rumah sakit atau puskesmas.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: taufik ismail
ISTIMEWA DOK. HUMAS DPRD KOTA CIREBON
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty (kiri), saat rapat kerja bersama Dinkes Kota Cirebon, BPJS Kesehatan, RSD Gunung Jati, dan Dinsos Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (6/1/2023). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - DPRD Kota Cirebon meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon segera menyusun aturan terbaru mengenai pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan kelas 3.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Benny Sujarwo, juga meminta Dinkes duduk bersama dengan para kepala rumah sakit dan puskesmas terkait layanan pasien BPJS Kesehatan cukup menunjukkan NIK.

Menurut dia, untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi, proses pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan mengalami perubahan.

Karenanya, masyarakat diminta langsung mendatangi ke Puskesmas untuk mendapatkan rekomendasi sebagai pra-syarat pemberkasan pendaftaran.

Selanjutnya calon peserta datang ke Dinkes Kota Cirebon untuk proses verifikasi dan validasi, kemudian berkas tersebut dibawa ke kantor BPJS Kesehatan untuk penetapan kepesertaan.

"Pada hari itu juga sudah bisa langsung aktif apabila tidak ada masalah status NIK-nya," ujar Benny Sujarwo saat ditemui usai rapat kerja bersama Dinkes Kota Cirebon, BPJS Kesehatan, RSD Gunung Jati, dan Dinsos Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (6/1/2023).

Pihaknya berharap, ke depan tidak perlu lagi rumah sakit dan Puskesmas menanyakan kartu BPJS Kesehatan, karena NIK sudah terkoneksi dengan nomor peserta.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty, menginginkan untuk memudahkan masyarakat mendapat layanan BPJS Kesehatan tanpa harus membawa kartu.

Ia mengakui hal itu sudah tersosialisasi, namun masih terjadi penolakan dari pihak rumah sakit karena tidak membawa kartu BPJS Kesehatan.

"Pihak rumah sakit seharusnya langsung menangani pasien, karena Pemkot Cirebon sudah memiliki kebijakan Universal Health Coverage (UHC), sehingga seluruh warga dijamin untuk mendapat kesehatan nasional," kata Tresnawaty.

Artinya, menurut dia, baik kaya maupun miskin jika ingin dilayani kelas 3, maka rumah sakit seharusnya langsung menanginya sesegera mungkin.

Komisi III DPRD Kota Cirebon juga mengingatkan Dinkes Kota Cirebon segera menyelesaikan verifikasi dan validasi data PBI yang dibiayai APBD serta APBN.

Ia mewanti-wanti angan sampai terjadi data ganda, sehingga disarankan Dinsos segera mengidentifikasi DTKS kemudian diserahkan ke Dinkes, karena bisa mengurangi beban APBD untuk PBI BPJS," ujar Tresnawaty.

Kepala Dinkes Kota Cirebon, dr Siti Maria Listiawaty, mengatakan, dalam waktu dekat jajarannya akan meluncurkan SOP terbaru terkait pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan kelas 3.

Namun, pendaftaran kepesertaan BPJS yang didanai APBD tidak lagi secara kolektif, dan masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta harus datang sendiri ke puskesmas untuk mendapat rekomendasi serta ditembuskan ke Dinkes Kita Cirebon

"Terkait data PBI yang bersumber dari APBN, kami akan terus mengidentifikasi dan meminta data dari Dinsos untuk mengetahui daftar nama PBI yang sudah dibiayai dari APBN," kata Siti Maria Listiawaty.

Baca juga: Komisi I DPRD Dukung Digitalisasi Promosi Ekonomi Kreatif Kota Cirebon

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved