Breaking News:

Indramayu Terancam Tak Dapat Alokasi Pupuk Bersubsidi 2023, Dinas Pertanian Hari Ini Diundang DPRD

Para petani di Kabupaten Indramayu terancam tidak akan mendapat alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2023 nanti.

Tribuncirebon.com/Handika Rahman
DPRD Indramayu saat mengundang Dinas Pertanian dalam rapat kerja mitra komisi perihal pupuk bersubsidi, Selasa (27/12/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Para petani di Kabupaten Indramayu terancam tidak akan mendapat alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2023 nanti.

Hal ini karena surat keputusan (SK) alokasi pupuk bersubsidi belum ditandatangani Bupati Indramayu sampai dengan hari ini, Selasa (27/12/2022).

DPRD Indramayu pun hari ini mengundang Dinas Pertanian Indramayu dalam rapat kerja mitra komisi untuk membahas perihal kondisi tersebut agar bisa cepat diselesaikan.

Mengingat, batas waktu penandatanganan SK alokasi pupuk bersubsidi paling lama harus sudah ditandatangani per 31 Desember 2022 atau 4 hari kedepan.

"Jangan sampai kita tidak dapat pupuk bersubsidi karena kita tidak mengajukan SK alokasi pupuk bersubsidi," ujar Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Anggi Noviah kepada Tribuncirebon.com, Selasa (27/12/2022).

Baca juga: Eryani Sulam Dapat Aduan Dari Petani Indramayu, Distribusi Pupuk Bersubsidi Ternyata Belum Merata

DPRD Indramayu saat mengundang Dinas Pertanian dalam rapat kerja mitra komisi perihal pupuk bersubsidi, Selasa (27/12/2022).
DPRD Indramayu saat mengundang Dinas Pertanian dalam rapat kerja mitra komisi perihal pupuk bersubsidi, Selasa (27/12/2022). (Tribuncirebon.com/Handika Rahman)

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Indramayu, Muhaemin menambahkan, DPRD juga menyoroti perihal rendahnya penyaluran kartu tani bagi para petani di Indramayu.

Berdasarkan data dari Bank Mandiri yang menyalurkan Kartu Tani, di Indramayu diketahui baru tersalurkan sebanyak 5 persen saja.

Kondisi tersebut sangat berbanding terbalik jika dibanding kondisi di daerah tetangga di Ciayumajakuning (Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, serta Kuningan), lanjut Muhaemin, penyaluran Kartu Tani di sana sudah diatas 90 persen.

Baca juga: Polisi Minta Warga Lapor Bila Temukan Penjualan Minyak Goreng dan Pupuk Bersubsidi di Atas Harga HET

Di sisi lain, berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat, petani yang berhak mendapat pupuk bersubsidi ini diketahui wajib harus memiliki kartu tani.

"Ini yang menjadi problematika para petani kita hari ini," ujar dia.

Kondisi tersebut, menurutnya akan sangat merugikan para petani. Jika mereka tidak mendapat pupuk bersubsidi, para petani terpaksa harus membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal untuk tetap bercocok tanam.

Kondisi ini dikhawatirkan pula akan berpengaruh pada produksi padi di Indramayu.

Padahal, Kabupaten Indramayu dikenal sebagai daerah lumbung padi nasional dengan penyumbang surplus beras terbesar di Indonesia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved