Breaking News:

FSPMI Kawal Usulan Kenaikan UMK Kabupaten Cirebon 2023 hingga Disahkan Gubernur Jabar

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya siap mengawal usulan kenaikan UMK Kabupaten Cirebon hingga disahkan

Tribuncirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Massa FSPMI Cirebon Raya saat berunjuk rasa menuntut kenaikan UMK 2023 di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Rabu (15/11/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi


TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI) Cirebon Raya siap mengawal usulan kenaikan UMK Kabupaten Cirebon 2023 hingga disahkan Gubernur Jawa Barat.


Sekjen FSPMI Cirebon Raya, M Machbub, mengatakan, telah berkoordinasi dengan perwakilan serikat pekerja yang bakal hadir dalam pleno penetapan UMK yang rencananya digelar pada pekan ini.


Menurut dia, koordinasi tersebut untuk memastikan besaran kenaikan UMK Kabupaten Cirebon 2023 ditetapkan sesuai usulan Pemkab Cirebon, yakni 10 persen.

Baca juga: UMK Kabupaten Cirebon 2023 Diusulkan Naik 10 Persen Jadi Rp 2.507.981


"Kami akan mengawalnya hingga pengumuman mengenai penetapan kenaikan UMK di Jawa Barat pada pekan depan," ujar M Machbub saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Kamis (1/12/2022).


Ia mengakui sebenarnya mengusulkan kenaikan UMK Kabupaten Cirebon 2023 sebesar 12 persen saat rapat pleno Depeko Kabupaten Cirebon belum lama ini.


Pasalnya, kenaikan rata-rata tiga sektor utama kebutuhan buruh yang meliputi transportasi, perumahan, dan makan/minum yang mencapai 15 persen.


Namun, pihaknya menyetujui usulan kenaikan UMK Kabupaten Cirebon 2023 yang mencapai 10 persen, karena merupakan jalan tengah dan dinilai cukup ideal bagi pekerja.


"Setidaknya angka yang diusulkan dapat membuat para pekerja sedikit bernafas lega, sehingga kami berharap, tidak ada perubahan sampai disahkan gubernur," kata M Machbub.


Machbub menyampaikan, dalam rapat pleno Depeko Kabupaten Cirebon belum lama ini rumusan perhitungan kenaikan UMK Kabupaten Cirebon menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.


Yakni, angka inflasi Jawa Barat ditambah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dikalikan nilai penyesuaian UMK (alpha) 0,2 dan didapat 6,8 sekian persen.


Namun, Apindo menolak rumusan tersebut dan meminta penghitungan kenaikan UMK Kabupaten Cirebon menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan turunan Omnibus Law.

Baca juga: Bocoran Prediksi Kenaikan UMK Kabupaten Cirebon 2023 Berdasarkan Kenaikan UMP Jabar


"Kami dari serikat pekerja menolak hal tersebut, karena penetapan kenaikan UMK Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 adalah landasan dasar hukumnya, bukan PP 36," ujar M Machbub.


Karenanya, menurut dia, rapat pleno itu hanya dibuatkan berita acara yang menerangkan belum adanya kesepakatan, sehingga rekomendasi kenaikan UMK Kabupaten Cirebon diserahkan kepada Bupati Cirebon.


Hingga akhirnya Bupati Cirebon merekomendasikan kenaikan UMK Kabupaten Cirebon 2023 sebesar 10 persen dari Rp 2.279.982,77 menjadi Rp 2.507.981,04.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved