Breaking News:

Belum Punya Rumah Sakit Jiwa Jadi Kendala Penanganan ODGJ di Majalengka

Belum memiliki rumah sakit jiwa (RSJ) menjadi kendala penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Majalengka

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mutiara Suci Erlanti
()
Ilustrasi ODGJ 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto


TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA- Belum memiliki rumah sakit jiwa ( RSJ) menjadi kendala penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa ( ODGJ) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.


Diketahui, ada sekitar 1.450 ODGJ kategori berat dalam catatan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Majalengka pada tahun 2021.

Baca juga: Dramatis, Penangkapan ODGJ Bersenjata yang Mengamuk di KBB, Dikepung Hingga Dilumpuhkan Polisi


Kepala Dinas Kesehatan Majalengka, Agus Susanto mengatakan, ketiadaan RS atau ruang perawatan gangguan jiwa di Majalengka membuat pihaknya harus bekerja sama dengan RS lain dalam penanganan ODGJ.


Dalam hal ini, Pemkab Majalengka bekerja sama dengan RS Jiwa Marzuki Mahdi di Bogor.


"Dalam kurun waktu 2021, dilakukan tiga sampai empat kali pengiriman pasien ODGJ ke RSJ Marzuki Mahdi untuk diberikan pengobatan," ujar Agus saat dikonfirmasi, Kamis (6/10/2022).


Agus menyampaikan, sasaran pelayanan ODGJ berat di Majalengka pada tahun 2021 sejumlah 1.450 orang.


Hasil yang dicapai dalam penanganannya dan telah diobati sejumlah 1.447 orang.


"Data itu menyebutkan bahwa pencapaian penanganan ODGJ berat di Kabupaten Majalengka sebesar 99,79 persen,’’ ucapnya.

Baca juga: FAKTA Wanita Ngamuk di Angkot Tewaskan Ibu Hamil dan 2 Orang Terluka, Pelaku Diduga ODGJ


Masih kata Agus, untuk mengatasi hambatan berupa ketiadaan RSJ, pihaknya telah berdiskusi dengan dua direktur RSUD di Majalengka.


"Ke depannya, akan menyediakan layanan perawatan kesehatan untuk ODGJ,’’ jelas dia.


Mantan Sekretaris Dinas Kesehatan itu menambahkan, hambatan lain dalam pemberian layanan kesehatan terhadap ODGJ adalah masalah ketersediaan obat jiwa.


Kondisi sosial ekonomi ODGJ juga menjadi hambatan karena belum memiliki jaminan kesehatan, tidak mempunyai dokumen kependudukan, dan belum mempunyai rumah singgah untuk ODGJ yang terlantar.


"Hal-hal tersebut nantinya akan menjadi fokus tindak lanjut bersama dan koordinasi lebih optimal bersama lintas sektor atau stakeholder terkait lainnya,’’ katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved