Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta DTKS Diperbarui Secara Berkala dan Akurat

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi III DPRD Kota Cirebon meminta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus diperbarui secara berkala dan akurat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty, mengatakan, pembaruan DTKS itu untuk membantu kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon ke depannya.

Menurut dia, DTKS Kota Cirebon harus diupdate secara berkala, sehingga jangan sampai hanya satu atau dua kali dalam setahun.

"Adanya verifikasi dan validasi (verval) DTKS ini sangat membantu, sehingga penggunaan APBD lebih tepat sasaran, misalnya dalam mengkaver iuran BPJS Kesehatan PBI," kata Tresnawaty saat rapat kerja bersama Dinas Sosial Kota Cirebon di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (5/10/2022).

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Dinsos Kota Cirebon, karena pada tahun-tahun sebelumnya melakukan verval DTKS secara cermat.

Ia mengatakan, kerja keras tersebut meberikan dampak positif, yakni berkurangnya beban pemerintah daerah untuk membayar premi BPJS Kesehatan PBI.

"Jadi, sebenarnya verval DTKS itu harus jalan terus. Kami mengapresiasi DTKS sudah bagus pada 2020, sehingga anggarannya berkurang banyak," kata Tresnawaty.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Benny Sujarwo, menyampaikan, informasi yang tertera dalam DTKS dan data penerima bantuan sosial (bansos) lainnya harus valid.

Karenanya, Benny mendukung penuh langkah Dinsos Kota Cirebon untuk melakukan verval DTKS secara berkala dan akurat.

"Sejauh ini, DTKS yang diajukan Dinsos Kota Cirebon ke pemerintah pusat kurang lebih 70 ribu, tetapi yang terealisasi hanya 38 ribu," ujar Benny Sujarwo.

Ia menyampaikan, hal lain yang dibahas dalam rapat kerja itu mengenai progres penyaluran bansos BBM dan upaya Dinsos menjalankan program Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kota Cirebon.

Pihaknya pun sangat mengapresiasi dan mendukung program Puskesos tersebut. Ia juga meminta agar DTKS lebih valid karena datanya bersumber dari kelurahan se-Kota Cirebon.

Sementara Sekretaris Dinas Sosial Kota Cirebon, Tris Prayudi, mengakui proses verval DTKS sangat membutuhkan keterlibatan pemerintah kelurahan.

Namun, pihaknya berkomitmen agar data tersebut diperbarui secara berkala. Padahal, menurut dia, proses tersebut tidak bisa hanya mengandalkan dinsos. 

"Harus diakui mengenai DTKS ini, kami tidak bisa melakukannya sendiri, karena pasti melibatkan kelurahan. Kami juga melakukan verval, dan setiap tahunnya dianggarkan," kata Tris Prayudi.