Breaking News:

DPRD Kota Cirebon Dorong Penyaluran BBM Subsidi Guna Tingkatkan Aktivitas Perikanan di TPI Kejawanan

Komisi II DPRD Kota Cirebon melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon

DOK HUMAS DPRD KOTA CIREBON
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso (kanan), saat rapat kerja bersama DKPPP Kota Cirebon dan Koperasi Konsumsi Bina Keluarga TPI Kejawanan di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (5/10/2022) 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi


TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi II DPRD Kota Cirebon melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon, serta Koperasi Konsumsi Bina Keluarga TPI Kejawanan, Rabu (5/10/2022).


Ketua Komisi II DPRD, H Karso, mengatakan, agenda tu merupakan tindak lanjut rapat kerja sebelumnya terkait aktivitas perikanan di TPI Kejawanan, dari mulai bongkar muat ikan hingga persoalan retribusi kapal.


Menurut dia, pembahasan utama dalam rapat tersebut ialah mendorong DKPPP Kota Cirebon merealisasikan penyaluran BBM bersubsidi jenis solar kepada para pemilik kapal.


"Hasilnya, semakin ada titik terang, karena kendala menurunnya bongkar muat kapal di TPI Kejawanan akibat tidak disediakan BBM bersubsidi," ujar Karso saat ditemui usai rapat kerja.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso (kanan), saat rapat kerja bersama DKPPP Kota Cirebon dan Koperasi Konsumsi Bina Keluarga TPI Kejawanan di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (5/10/2022)
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso (kanan), saat rapat kerja bersama DKPPP Kota Cirebon dan Koperasi Konsumsi Bina Keluarga TPI Kejawanan di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (5/10/2022) (DOK HUMAS DPRD KOTA CIREBON)


Pihaknya memastikan, mulai pekan ini dari perangkat daerah sudah bisa mengeluarkan rekomendasi penyaluran BBM bersubsidi ke TPI Kejawanan.


Ia mengatakan, jika penyaluran BBM bersubsidi ke TPI Kejawanan berjalan, maka menjadi posisi tawar bagi koperasi maupun perangkat daerah.


Namun, ia mengingatkan agar pemilik kapal yang mendapat rekomendasi BBM bersubsidi harus melunasi dahulu tunggakan retribusinya.


"Ini salah satu cara menagih untuk meningkatkan pendapatakan asli daerah (PAD), dan terbukti, beberapa mulai mencicil tunggakan retribusinya" kata H Karso.


Karso mengakui, upaya tersebut kuga untuk mendorong tercapainya target PAD sebesar Rp 1,1 miliar pada tahun ini dari aktivitas perikanan di TPI Kejawanan.


Padahal, menurut dia, nilai tersebut sebenarnya turun dari capaian tahun lalu yang bisa memenuhi target retribusi Rp 1,3 miliar.


Bahkan, dalam waktu dekat Komisi III DPRD Kota Cirebon pun berencana mendatangi Pertamina untuk memastikan kuota penyaluram BBM bersubsidi ke TPI Kejawanan.


Rapat kerja tersebut tampak dihadiri anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, di antaranya, Yuliarso, Watid Sahriar, dr Doddy Ariyanto, dan lainnya.


Sementara Kepala Bidang Perikanan DKPPP Kota Cirebon, Yudi Lukmanan Hakim, menyampaikan, BBM subsidi yang diterima setiap pemilik kapal berbeda-beda tergantung ukuran kapal atau Gross Tonnage (GT).


"Tapi, maksimal 30 GT, sehingga kapal yang ukurannya di atas itu tidak mendapatkan penyaluran BBM bersubsidi," ujar Yudi Lukmanan Hakim.


Pihaknya mencatat saat ini terdapat 262 kapal yang melakukan bongkar muat di TPI Kejawanan, dan jumlah tersebut menurun dibanding tahun lalu. Selain itu, masih ada pemilik kapal yang belum melunasi tunggakan retribusi.

 

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved