Harga BBM Pertamax Turun Ikuti Tren Minyak Dunia Per 1 Oktober, Kok Pertalite Tidak? Ini Alasannya

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM (bahan bakar minyak) nonsubsidi.

BBM jenis Pertamax turun Rp 600 jadi Rp 13.900 dari sebelumnya Rp 14.500 per liter. Harga tersebut mulai berlaku mulai Sabtu (1/10/2022).

Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Baca juga: Harga BBM Pertamax Turun: Ini Harga Terbaru Pertalite, Pertamax dan Solar 2 Oktober 2022

Lantas kenapa Pertalite tidak ikut turun?

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menyarankan, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebaiknya tidak diturunkan dalam waktu dekat.

"Saya kira saat ini untuk BBM subsidi masih belum bisa dilakukan penyesuaian harga karena memang secara keekonomian masih jauh dibawah keekonomian," kata Mamit saat dihubungi Tribun Network, Sabtu (1/10/2022).

Pemerintah, menurutnya, masih menanggung beban subsidi dan juga kompensasi untuk Pertalite dan solar subsidi.

Saat ini beban kompensasi Pertalite masih di Rp 3.150 per liter dan solar masih Rp 7.950 per liter.

"Jadi agak berat sepertinya karena pemerintah melakukan perhitungan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) ini dalam asumsi jangka panjang," urai Sarjana Perminyakan Universitas Trisakti tersebut.

Mamit menekankan penurunan harga minyak dunia juga baru berlangsung dalam beberapa waktu ini saja.

Mamit khawatir penurunan harga BBM subsidi tidak diimbangi dengan penurunan harga barang dan jasa juga.

Walhasil malah tidak memberi pengaruh signifikan dari kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM subsidi.

Lebih lanjut, Mamit mengajak masyarakat untul mengawasi pengalihan subsidi BBM ke dalam bentuk bantuan sosial.

“Apa yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat dan perlu kita dukung, yang perlu kita kawal bagaimana pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Upah (BLU) benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.

Dia mengaku masih mendapat banyak aduan bahwa orang-orang yang laik menerima justru belum mendapatkan manfaat subsidi sosial tersebut.