Breaking News:

Advertorial

Komisi II DPRD Kota Cirebon Dorong Retribusi Pelelangan Ikan Dioptimalkan

Komisi II DPRD Kota Cirebon mendorong retribusi di sektor pelelangan ikan bisa ditingkatkan, Sehingga menambah pendapatan asli daerah

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
ISTIMEWA/DOK. HUMAS DPRD KOTA CIREBON
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso, saat rapat kerja bersama DKPPP Kota Cirebon, PPN Kejawanan, dan pengusaha kapal, di PPN Kejawanan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Kamis (22/9/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi II DPRD Kota Cirebon mendorong retribusi di sektor pelelangan ikan bisa ditingkatkan, Sehingga menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso, mengatakan, pada triwulan ketiga 2022 realisasi PAD dari sektor retribusi ikan hanya mencapai Rp 500 juta.

"Padahal, pada tahun lalu PAD yang didapat dari retribusi sektor tersebut mencapai lebih dari Rp 1 miliar," kata H Karso usai saat rapat kerja bersama DKPPP Kota Cirebon, PPN Kejawanan, dan pengusaha kapal, di PPN Kejawanan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Kamis (22/9/2021).

Karenanya, pihaknya mencoba menguraikan beberapa masalah melalui rapat kerja kali ini, khususnya mengenai banyaknya kapal yang tidak membongkar muat di Pelabuhan Kejawanan.

Baca juga: Komisi II DPRD Kota Cirebon Targetkan Transformasi PD Pembangunan Jadi Perseroda Segera Selesai

Ia mengatakan, dari data yang diperoleh Komisi II DPRD Kota Cirebon, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Kejawanan dari Januari - Agustus 2022 mencapai 220 kali.

Menurut dia, jumlah tersebut menurun signifikan dibanding tahun lalu, karena banyak kapal yang tidak melaut selama beberapa bulan, sehingga harus menjadi perhatian serius.

Pihaknya mengakui, para pengusaha kapal memiliki izin tambat selain di Pelabuhan Kejawanan. Namun, diharapkan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Kejawanan dioptimalkan.

"Di sini sudah PPN Kejawanan atau yang nasional, jadi ada penerimaan dari PNBP, sedangkan pelabuhan non-PPN itu tidak ada, sehingga disinyalir bongkar muatnya di pelabuhan lain," ujar H Karso.

Sementara Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Sarwono, menyampaikan, volume produksi ikan di Pelabuhan Kejawanan sampai Agustus 2022 baru mencapai 2600 ton.

Jika dibandingkan tahun lalu, maka jumlahnya menurun signifikan, karena volume produksi ikan pada 2021 tercatat mencapai 6200 ton.

"Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibanding 2020 yang mencapai 4400 ton. Namun, volume produksi antara 2020 dan 2022 di periode yang sama ada kenaikan," kata Sarwono.

Dalam rapat itu, para pengusaha kapal menyampaikan faktor cuaca dan sulit mendapatkan BBM menjadi alasan utama yang membuat mereka tidak melaut.

Karenanya, hal tersebut berdampak pada menurunnya produksi ikan. PPN Kejawanan pun bakal bekerja sama dengan Pertamina untuk memudahkan pengusaha kapal mendapatkan BBM. (*)

 

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved