Breaking News:

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Legislator Jabar Asal Majalengka Kembali Singgung Literasi Digital

Anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pepep Saepul Hidayat mengingatkan pentingnya literasi digital.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
Anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pepep Saepul Hidayat 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto


TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA- Anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pepep Saepul Hidayat mengingatkan pentingnya literasi digital.


Hal ini disampaikan Pepep Saepul Hidayat saat sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Desa Margalaksana, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Minggu (18/9/2022). 


Legislator Jabar asal Majalengka itu mengatakan, sosialisasi 4 pilar kebangsaan kali ini menyoroti banyak hal.


Namun, isu literasi digital menjadi pokok pembahasan atau yang paling mendapat sorotan.


Literasi digital disorot dalam 4 pilar kebangsaan karena erat kaitannya dengan fenomena maraknya berita hoaks alias berita bohong.


Yang mana belum tentu kebenarannya berseliweran di jagat media sosial atau internet.


“Sosialisasi 4 pilar ini salah satu tujuannya memang meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, dan toleransi,” ujar Pepep kepada Tribun, Rabu (21/9/2022). 

Anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pepep Saepul Hidayat
Anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pepep Saepul Hidayat (Tribuncirebon.com/Eki Yulianto)


Apalagi, kata dia, kondisi masyarakat saat ini dianggap tidak semuanya memiliki kecakapan literasi digital atau kondisi kecepatan arus informasi. 


Sehingga, tak diimbangi dengan kecakapan masyarakat memfilter sebuah informasi.


Tak ayal kondisi tersebut berpotensi terjadi pada sebuah perpecahan antar kelompok, atau rawan terjadi sesuatu yang membahayakan karena tidak adanya kecakapan literasi digital dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam bertoleransi.


“Terus karena kondisi masyarakat sangat bebas dalam mengakses informasi, tetapi tidak dibarengi dengan pengetahuan literasi digital, atau mampu memfilter sebuah informasi hoaks atau tidak, atau istilahnya tabayun."


“Kecepatan informasi dengan literasi digital tak seimbang. Tanpa kesadaran toleransi dan memahami posisi satu sama lain sebagai warga negara dihadapan warga negara lain, dihadapan hukum ini akan menjadi rawan untuk terjadi langkah yang membahayakan,” ucapnya. 

 

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved