Pengamat Politik: Bisa Jadi Ada Pendukung yang Merasa Dikecewakan Bupati Nina

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Aksi demonstrasi warga yang ingin menurunkan Bupati Indramayu Nina Agustina dan dipulangkan ke Jakarta berawal dari mencuatnya isu ketidakharmonisan Bupati dengan Wakil Bupati Indramayu di tengah masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dosen AMIK Purnama Niaga Indramayu sekaligus Pengamat Politik Hadi Santosa, Selasa (20/9/2022).

Hadi Santosa menilai, ada beberapa motif yang bisa jadi mendasari aksi unjuk rasa tersebut.

"Menurut saya ini mungkin ada beberapa motif," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Hadi Santosa menyampaikan, motif pertama bisa jadi karena ada mantan pendukung Nina Agustina yang merasa dikecewakan setelah Nina menjabat Bupati Indramayu.

Baca juga: DPRD Didesak Warga Gunakan Hak Angket Kepada Bupati Indramayu

Motif kedua, bisa saja datang dari pendukung Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim yang ingin memanfaatkan momen  dengan seolah Lucky Hakim terzalimi.

Ketiga, adanya kelompok yang ingin mengambil kesempatan dengan kondisi politik sekarang ini di luar kelompok Nina Agustina maupun Lucky Hakim.

"Lalu keempat, ini memang murni gerakan masyarakat agar semua persoalan cepat terselesaikan. Sebab kondisi ini sangat berimbas pada aktivitas ekonomi dan lain sebagainya," ujar dia.

Dalam hal ini, Hadi Santosa tidak ingin berasumsi soal motif yang melatar belakangi aksi tersebut.

Menurut dia, akan lebih baik, jika Bupati dan Wakil Bupati bisa menyudahi isu yang berkembang di masyarakat soal harmonisasi tersebut.

Lanjut Hadi Santosa, Nina Agustina bisa menjalankan tupoksinya sendiri sebagai Bupati Indramayu, termasuk Lucky Hakim menjalankan tukpoksinya sebagai Wakil Bupati Indramayu.

Persoalan emosional di antara keduanya, kata dia, sebaiknya tidak perlu mencuat hingga ke publik.

Mengingat, kondisi tersebut akan sangat berpengaruh selain pada kondisi politik, begitu pula pada sisi ekonomi dan pembangunan daerah.

"Artinya jika memang benar ada perdebatan, ini seharusnya bersifat privasi dan jangan dibawa ke ranah institusi," ujar dia. (*)