Breaking News:

Pedemo Tolak Kenaikan BBM Sampaikan 3 Poin di Gedung DPRD Kuningan, Orator Jelaskan Begini

Sejumlah elemen masyarakat di Kuningan melakukan aksi tolak kenaikan BBM di Gedung DPRD Kuningan

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Sejumlah elemen masyarakat di Kuningan melakukan aksi tolak kenaikan BBM di Gedung DPRD Kuningan 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Sejumlah elemen masyarakat di Kuningan melakukan aksi tolak kenaikan BBM di Gedung DPRD Kuningan, Senin (19/9/2022).

Aksi yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat itu mulai santri pondok pesantren, Ojek, sopir dan masyarakat berprofesi lainnya.

Pedemo menyebutkan aksi itu Gerakan Masyarakat Melawan Kabupaten Kuningan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Mahasiswa Kembali Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Kawal Kesepakatan dengan Bupati dan DPRD Kuningan 

Lukman, salah seorang peserta aksi tadi sekaligus orator, mengatakan, kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat yang saat ini masih terpuruk akibat pandemi Covid 19, terutama karena kenaikan BBM telah dan akan memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya.

"Seperti harga-harga pangan, bahan pokok dan transportasi, kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin, rakyat miskin semakin miskin, sedangkan rakyat yang hampir miskin akan benar-benar jatuh miskin," kata Lukman kepada wartawan, Senin (19/9/2022).

Lukman mengatakan, Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia turun, menunjukkan pemerintah lebih ahli menguras dari pada mengurus rakyatnya.

"Dengan kondisi tersebut kami menyatakan. 1 Gerakan Masyarat Melawan bersama Seluruh Lapisan Elemen Masyarakat di Kabupaten Kuningan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM.

2 Gerakan Masyarakat Melawan bersama Seluruh Lapisan Elemen Masyarakat meminta Pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM, karena kenaikan harga BBM adalah Penghianatan terhadap mandat Konstitusi.

3 Jika Pemerintah tidak mampu mengembalikan harga BBM seperti semula, Presiden wajib bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved