Breaking News:

Jelang Tahun Politik, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Minta Reklame Nonkomersial Dibatasi

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon meminta jumlah reklame nonkomersial di Kabupaten Cirebon dibatasi menjelang tahun politik 2024

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon bersama Bapenda Kabupaten Cirebon dan perusahaan reklame di DPRD Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (13/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon meminta jumlah reklame nonkomersial di Kabupaten Cirebon dibatasi menjelang tahun politik 2024.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Pandi, mengatakan, permintaan itu dikarenakan jebloknya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.

Sebab, menurut dia, pemasangan iklan politik melalui reklame termasuk kategori nonkomersial sehingga berpotensi menutup keran PAD dari pajak reklame.

"Biasanya reklame nonkomersial hanya dibayar sekali, dan landasannya perjanjian lisan misalnya selama satu bulan," ujar Pandi saat ditemui seusai rapat kerja bersama Bapenda Kabupaten Cirebon dan perusahaan reklame di DPRD Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Pertegas Regulasi Reklame, Komisi II DPRD Kota Cirebon Dorong Pembentukan Perwali

Namun, jika belum ada pemasang baru maka iklan tersebut dibiarkan terpasang di reklame sehingga dinilai merugikan dan tidak bagus untuk PAD.

Ia mengatakan, hal semacam itu tidak bisa dibiarkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan, khususnya di tahun politik 2024.

Dalam rapat itu, pihaknya meminta agar jumlah reklame nonkomersil dibatasi maksimal hanya 20 persen dari total reklame yang dimiliki satu perusahaan.

"Kalau dibiarkan PAD Kabupaten Cirebon bisa jeblok, karena enggak ada pemasukan dari sektor pajak reklame, sehingga harus dibatasi," kata Pandi.

Pandi menyampaikan, dalam rapat itu Bapenda Kota Cirebon juga menurunkan target PAD dari sektor pajak reklame yang sebelumnya Rp 1,57 miliar menjadi Rp 550 juta.

Hal itu tidak terlepas dari jumlah reklame nonkomersil yang lebih banyak dibanding reklame komersil di Kabupaten Cirebon sehingga pajak yang dihimpun tidak banyak.

Pasalnya, pemerintah daerah tidak dapat menarik pajak dari reklame nonkomersil meski pemasangnya tetap membayar ke perusahaan atau vendor untuk memasang iklan.

"Dari perusahaan yang hadir dalam rapat kerja ini juga 25 persen memiliki reklame nonkomersil, sehingga kami meminta dibatasi maksimal 20 persen untuk menambah PAD," ujar Pandi. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved