Breaking News:

Istana Bantah Ada Dokumen Rahasia Negara yang Diretas Hacker Bjorka, 'Itu Melanggar Hukum'

Hacker Bjorka yang berhasil membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan termasuk BIN

Kemendagri.go.id
Presiden Jokowi dalam pernyataannya terkait perkembangan PPKM di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Agustus 2021. 

TRIBUNCIREBON.COM - Ramai diperbincangkan di media sosial perihal aksi Hacker Bjorka yang berhasil membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelejen Negara (BIN).

Hacker Bjorka mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022.

Di situsbreached.to, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.

"Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," tulisnya di situs tersebut, dikutip Sabtu (10/9/2022).

Dalam sampel tersebut tampak beberapa judul surat seperti "Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup," "Permohonan Dukungan Sarana dan Prasana," dan "Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019.

Bjorka menyebut data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi.

"Data yang baru saya bagikan sangat berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat untuk melihat dengan siapa Presiden berinteraksi pada waktu tertentu," tulisnya.

Menanggapi hal itu, pihak istana melalui Kepala Sekretariat Presiden lantas buka suara.

Baca juga: HEBOH, Hacker Bjorka Kirim Pesan Balasan ke Kominfo: Berhenti Menjadi Idiot

Kepala Sekretariat Presiden memastikan tidak ada satu pun dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo yang diretas.

Hal itu setelah muncul berita mengenai peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker yang menamai dirinya Bjorka.

"Tidak ada data isi surat-surat apa apun yang kena hack," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

Namun, dia menegaskan bahwa segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Heru yakin aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tersebut

"Nanti akan ada pernyataan resmi pejabat terkait," tambahnya.

 

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved