Breaking News:

Hotman Paris Geram Harga BBM Naik, Sebut Uang Pensiunan Seumur Hidup DPR Bebankan APBN

Pengacara kondang tanah air, Hotman Paris akhirnya buka suara soal kenaikan harga BBM.

SURYAMALANG.COM/Instagram @hotmanparisofficial
Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kenaikan harga BBM. 

TRIBUNCIREBON.COM- Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal kenaikan harga BBM.

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM menuai pro kontra dari masyarakat.

Keputusan itu, menimbulkan rekasi dari berbagai pihak seperti terjadinya banyak demo di berbagai daerah.

Banyak dari kalangan masyarakat di Indonesia melakukan aksi demo sebagai bentuk penolakan kenaikan harga untuk BBM bersubsidi itu.

Tah hanya itu, para pesohor tanah air bereakssi soal imbas kenaikan harga BBM.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Roasting Anggota DPRD Majalengka

Salah satunya datang dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang belum lama ini turut menyoroti kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dilansir Instagram @viral.no1, Kamis (8/9/2022) Hotman Paris Hutapea menyebutkan bahwa langkah yang diambil pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan alasan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu tidak tepat.

Baca juga: Mahasiswa dan Aparat Adu Jotos Saat Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Kota Cirebon

Baca juga: AKHIRNYA Hotman Paris Berhasil Bertemu Saudara Kembar, Langsung Tanyakan Ini

Menurut Hotman Paris, pemerintah sebenarnya bisa melakukan relokasi anggaran. Kebijakan menaikkan harga BBM ini, dinilainya, karena pemerintah kesulitan menutupi anggaran subsidi BBM.

"BBM naik, alasannya karena pemerintah terlalu berat bebannya untuk membiayai subsidi," ungkap Hotman.

Hotman menyarankan pemerintah melakukan relokasi anggaran yang membebankan negara. Salah satu yang dikritisi ialah pensiunan yang diberikan kepada anggota DPRD.

 
"Apakah ada cara lain dengan cara merelokasikan atau memindahkan anggaran lain?," tanyanya.

Ia bahkan tidak segan-segan langsung menunjukkan contoh anggaran yang bisa direlokasikan.

"Contoh DPR, DPRD berhak pensiun seumur hidup sesudah selesai menjabat, dimana substansinya?, dimana alasan pembenarannya?." jelasnya.

Menurutnya pemberian uang pensiun seumur hidup kepada anggota DPR ataupun DPRD yang hanya menjabat selama satu atau dua tahun dan menjadikan itu beban APBN tidak tepat.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved