Breaking News:

Dampak Kenaikan Harga BBM, Bupati, Kapolres dan Ketua DPRD Kuningan Lakukan Hal Ini

Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai dirasakan di daerah-daerah. Tarif angkutan mulai naik dan aksi-aksi massa semakin marak.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Focus Group Discussion digelar Forkopimda Kuningan membahas dampak kenaikan harga BBM, Rabu (7/9/2022). 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN -  Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai dirasakan di daerah-daerah. Tarif angkutan mulai naik dan aksi-aksi massa semakin marak.

Hal itu terungkap saat pemerintah daerah bareng unsur Forkompinda Kuningan ini melakukan diskusi melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Menjaga Kondusivitas Kamtibmas Kuningan Pasca Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, di Aula Bank Jabar (BJB) Kuningan.

Menurut Bupati Acep, FGD ini merupakan langkah awal yang baik ditempuh dengan adanya kenaikan harga BBM subsidi. 

“Dengan hadirnya semua elemen, seperti forum pedagang kaki lima, forum angkutan, mahasiswa dari berbagai elemen, dan kepala SKPD terkiat ini untuk melahirkan masukan yang konstruktif mengantisipasi dan meminimalisir dampak akibat adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga BBM Subsidi,”  kata Acep dalam kegiatan tadi, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Ratusan Pelajar di Kuningan Telantar Akibat Angkutan Mogok, Mobil Polisi dan Truk Dalmas Dikerahkan

Acep mengatakan, angkutan adalah salah satu urat nadi untuk pertumbuhan ekonomi yang lainnya, sehingga dengan kenaikan harga BBM yang sulit ditahan, tarif angkutan pun akan bergerak naik.

"Kabupaten Kuningan mengeluarkan kebijakan yang bisa menjadi alat peredam kejut, dan masyarakat tidak kecewa. Salah satunya akan adanya penyaluran BLT, BPUM dari presiden untuk pelaku UMKM melalui kantor Pos, saya juga akan bergerak meninjau agar semua tepat sasaran,” kata dia lagi.

Sementara  Kapolres Kuningan AKBP. Dhany Aryanda memastikan bahwa Kabupaten Kuningan saat ini masih dalam keadaan kondusif dan terkontrol. 

“Kami dari kepolisian juga sebelum kenaikan melakukan penjagaan tiap SPBU hingga saat ini, Alhamdulilah masih kondusif. Kami akan terus melakukan monitoring situasi dan pascakenaikan harga BBM yang sudah menjadi instruksi dari Kapolri maupun Kapolda jawa Barat," ujarnya.

Di tempat sama, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy mengingatkan menghadapi situasi yang sulit ini, agar tidak membuat situasi lebih buruk lagi seperti instablitas dan segalanya.

“Kita sebagai Lembaga DPRD sudah menyampaikan melalui forum, dan seluruh Indonesia juga menolak. Namun ini merupakan kebijakan pusat dan untuk diketahui sekaligus sebagai antisipasi sementara.

Kami menerima informasi tentang perubahan tarif angkutan umum. Dari harga Rp.4000,- untuk umum menjadi Rp.5.000,- dan pelajar dari Rp.2.000,- menjadi Rp.3.000,- dan untuk angkutan perdesaan dari Rp.460,-/kilometer menjadi Rp.590,-/kilometer," katanya. (*)

 

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved