Breaking News:

Apes, Dua Penimbun BBM di Garut Ditangkap Polisi Sehari Sebelum Pengumuman Kenaikan BBM

Dua orang pelaku penimbun BBM yaitu JM (22) dan RU (40) ditangkap Tim Sancang Polres Garut.

Tribun Jabar/Sidqi
Kedua pelaku saat dihadirkan dalam ekspos kasus penimbunan BBM, Rabu (7/9/2022) di Mapolres Garut. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNCIREBON.COM, GARUT - Dua orang pelaku penimbun BBM yaitu JM (22) dan RU (40) ditangkap Tim Sancang Polres Garut.

Keduanya kedapatan membawa puluhan jerigen berisi BBM subsidi dari Tasikmalaya yang hendak dijual ke kawasan Pameungpeuk, Kabupaten Garut.

Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengatakan tersangka sebelumnya telah mengetahui bahwa BBM akan mengalami kenaikan, sehingga melakukan pembelian di kawasan Cipatujah Tasikmalaya.

"Kemudian ditimbun, dan kemudian ketika harga sudah naik, nanti mereka jual untuk mendapat keuntungan," ujarnya saat ekspos kasus tersebut di Mapolres Garut, Rabu (7/9/2022) sore.

Kedua pelaku saat dihadirkan dalam ekspos kasus penimbunan BBM, Rabu (7/9/2022) di Mapolres Garut.
Kedua pelaku saat dihadirkan dalam ekspos kasus penimbunan BBM, Rabu (7/9/2022) di Mapolres Garut. (Tribun Jabar/Sidqi)

Ia menuturkan mereka ditangkap sehari sebelum penyesuaian harga BBM diumumkan oleh pemerintah.

Dari hasil tangkapan, polisi menyita 55 jerigen berisi BBM subsidi jenis pertalite, 15 jerigen berisi BBM jenis Pertamax dan 5 jerigen berisi BBM jenis solar dengan total 2,1 ribu liter.

AKBP Wirdhanto menjelaskan, ribuan liter BBM tersebut rencananya akan dijual kepada pengecer di kawasan Garut Selatan, termasuk kepada para nelayan.

"Tersangka mengaku mengaku membeli BBM subsidi jenis pertalite dengan harga Rp. 9.300 per liter dan dijual Rp.11 ribu per liter"


"Sedangkan Bio Solar, dibeli Rp 7.500 per liter dan dijual Rp.8 ribu per liter, Untuk pertamax, belinya Rp 12.500 per liter, dijual Rp.14 ribu per liter," ucapnya. 

Kedua tersangka melanggar undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2022 tentan Cipta Kerja juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

"Ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi 60 miliar," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved