Buntut Harga BBM Naik Ancam Mogok Massal hingga Keluh Warga: Tolong Pak Jokowi Kasihani Rakyat Kecil

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Buntut keputusan pemerintah tentang harga BBM naik, menimbulkan banyak keluhan dan beragam reaksi di sejumlah daerah, khususnya di Jawa Barat.

Mulai dari keluhan warga yang mengeluarkan unek-uneknya hingga sejumlah sopir dan pengurus Organda angkutan umum yang mengancam bakal menggelar aksi mogok massal.

Di Cirebon misalnya, sejumlah sepeda motor dan mobil tampak mengantre untuk mengisi BBM yang kini kondisnya harga BBM naik di SPBU Plumbon, Sabtu (3/9/2022) sore.

Namun, petugas SPBU yang berada di Jalur Pantura Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, itu belum bisa melayani para pengendara.

Pasalnya, mereka hendak menyesuaikan mesin pengisian BBM menggunakan harga baru yang ditetapkan pemerintah mulai sore ini.

Antrean kendaraan pun tampak mencapai jalan raya ketika para petugas SPBU terlihat mengatur harga BBM di mesin pengisian tersebut.

Bahkan, sejumlah pengendara terlihat keluar dari antrean dan melanjutkan perjalanan, karena petugas tak kunjung melayani para pengendara.

Beberapa saat kemudian, petugas kembali melayani pengisian BBM setelah menyeting harga baru sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Di antaranya, Pertalite yang sebelumnya Rp 7650 perliter menjadi Rp 10 ribu perliter, Pertamax dari Rp 12500 menjadi Rp 14500 perliter, dan Solar yang semula Rp 5150 menjadi Rp 6800 perliter.

Sopir bus, Marhadi, mengaku keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi, termasuk solar yang digunakan untuk bahan bakar bus.

Sebab, menurut dia, harga tersebut sangat memberatkan masyarakat, khususnya pengemudi bus angkutan umum sepertinya.

"BBM naik membuat biaya operasional juga naik, belum lagi setoran, pendapatan kami para sopir bus pastinya makin sedikit," kata Marhadi saat ditemui di SPBU Plumbon, Sabtu (3/9/2022).

Ia mengatakan, saat ini kondisi belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19 yang membuat bus besar yang dikemudikannya jarang sekali penuh.

Bahkan, selama ini pihaknya juga mengaku hanya mengangkut paling banyak belasan penumpang dalam sekali perjalanan.

Uang yang didapat dari ongkos para penumpang belum mencukupi untuk setoran, makan, dan lainnya. Namun, kondisi itu diperparah naiknya harga BBM.

"Tolong Pak Jokowi, kasihani rakyat kecil seperti kami, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari susah, ditambah harga BBM naik," ujar Marhadi.

Sementara pengemudi angkutan umum Gunungsari - Palimanan (GP), Masduki, mengaku tidak mengetahui harga BBM subsidi naik mulai sore ini.

Ia pun mengaku sempat kaget saat melihat antrean kendaraan ketika hendak mengisi BBM di SPBU Plumbon, karena sama sekali tidak tahu kebijakan itu.

"Saya pasrah saja, keadaan lagi susah. Harga BBM naik juga sebenarnya enggak setuju. Mudah-mudahan diturunkan lagi harganya," kata Masduki.

Pengemudi elf Cirebon - Majalengka, Majid, juga mengaku tidak mengetahui kebijakan kenaikan harga BBM karena sedang membawa penumpang.

Namun, ia merasa sangat terbebani kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah tersebut dan mengaku tak bisa berbuat banyak. 

"Setahu saya solar harganya Rp 5150 perliter, enggak tahu kalau harganya naik mulai sore ini," ujar Majid.

Datangi Kantor Dishub

Sejumlah sopir angkot dan perwakilan Organda mendatangi karntor Dinas Perhubungan Kota Sukabumi meminta kenaikan harga tarif angkutan, Sabtu (3/9/2022).

Mereka menuntut kepastian tarif karena adanya sopir yang secara sepihak memasang tarif baru, pasca harga BBM naik.

Kepala Dinas Perhubungan, Abdul Rachman mengatakan, sopir dan perwakilan KKU tadi sempat geruduk dan berbondong-bondong dan sudah ada kespakatan.

Baca juga: Antrean Kendaraan Mengular Saat Kenaikan Harga BBM di SPBU Majalengka, Banyak yang Putar Balik

"Setelah BBM naik, begitu siang diumumkan kenaikan jadi ada secara sepihak sopir narikin ke penumpang Rp 7 ribu dan Rp 8 ribu jadi tidak ada keseragaman," ujarnya, kepada Tribunjabar.id, 

Selain itu, pihaknya juga telah menginstruksikan agar sopir angkot memasang flyer di pintu angkot terkait penerapan tarif baru. Sehingga, kata dia, penerapan dan sosialisasi dilaksanakan secara beriringan. 

"Mulai hari ini naik (tarif angkot) asalnya Rp 5 ribu menjadi Rp 6 ribu jauh dekat. Ongkos siswa naik setengahnya jadi Rp 3 ribu," ucapnya.

Besaran tarif tersebut sesuai dengan berita acara kesepakatan antara Dishub Kota Sukabumi dengan KKU dan Organda. Di dalamnya tertulis jika harga BBM naik mencapai Rp 10 ribu maka tarif sesuai perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) menjadi Rp 5.864 dan dibulatkan menjadi Rp 6.000. 

"Saya juga minta arahan Wali Kota karena memang SK itu berproses maka yang menjadi  acuan adalah hasil kesepakatan itu," pungkas Abdul.

Baca juga: Presiden Jokowi Umumkan Harga BBM Pertalite, Pertamax & Solar Resmi Naik, Ini yang Dikatakannya

Ancam Mogok Massal

DPC Organda Ciamis segera melayangkan surat  ke pihak berwewenang, resmi menolak kenaikkan BBM. Dan mengancam akan menggelar aksi mogok operasi angkutan umum.

Kenaikan  harga pertalite dari Rp 7.650/lt menjadi Rp 10.000/lt serta solar naik dari Rp 5.150/lt menjadi Rp 6.800/lt yang sudah diumumkan secara resmi oleh pemerintah Sabtu (3/9) sore, dinilai sangat membebani armada angkutan umum.

“Makanya kami dari  DPC Organda Ciamis besok (Minggu, 4/9) siang akan berkirim surat ke pihak berwewenang. Kami resmi menolak kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM,” ujar Sekretaris DPC Organda Ciamis, R Ekki Bratakusumah kepada Tribun Sabtu (3/9).

Menyikapi kenaikan harga BBM dengan menaikkan tarif angkutan umum menurut Ekky bukanlah solusi yang tepat. “Dan malah kenaikkan tarif tersebut akan menjadi simalakama bagi pengusaha angkutan umum,” katanya.

Kenaikan tarif angkutan umum menurut Ekky, tentu akan menambah beban berat bagi masyarakat karena saat ini harga berbagi bahan kebutuhan pokok sedang naik dan mahal. Sementara kenaikan tarif angkutan umum akan menimbulkan efek beruntun terhadap berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Inflasi akan semakin membubung.

“Disamping itu kenaikan harga BBM, juga akan membuat harga spare part naik. Tentu ini akan menjadi beban bagi pengusaha angkutan umum. Sementara kenaikan tarif angkutan umum akan membuat penumpang berkurang. Itulah dilema simalakama bagi armada angkutan umum bila  tarif angkutan umum naik,” jelas Ekky.

Di Ciamis ada sekitar 480 armada angkot, angdes dan angkutan perbatasan serta 300 armada elf yang akan terdampak langsung kenaikan harga BBM. Belum lagi armada bus tiga perempat, bus AKAP, bus AKDP dan bus pariwisata.

Tidak hanya menolak kenaikkan harga BBM, menurut Ekky, armada angkutan umum di Ciamis berencana akan mogok operasi mulai Senin (5/9). “Makanya kami segera, besok melayangkan surat ke pihak berwewenang,” ungkapnya.

Jadi tidaknya rencana mogok operasi tersebut juga tergantung kesepakatan DPC Organda se Jabar dan DPD Organda Jabar.

“Malam ini (Sabtu, 3/9) kami DPC Organda se Jabar akan menggelar pertemuan zoom meeting bersama DPD Organda Jabar,” ujar Ekky.

Pertemuan tersebut katanya untuk menyikapi secara resmi kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM Sabtu (3/9) sore (Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi/Tribunjabar.id, Sukabumi, Dian Herdiansyah dan Ciamis, andri m dani)