Breaking News:

Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Soal Rencana Kenaikan BBM Bersubsidi, Mahasiswa di Indramayu Tawarkan Solusi Ini Ke Pemerintah

Aksi demonstrasi penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Indramayu

Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Mahasiswa HMI saat melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Indramayu, Senin (29/8/2022) 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Aksi demonstrasi penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Indramayu, Senin (29/8/2022).

Selain soal BBM, mahasiswa juga menyoroti soal kenaikan tarif listrik hingga mafia migas.

Menurut Ketua HMI Cabang Indramayu, Robi Saputra mengatakan, jika pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi akan ada banyak masyarakat yang terdampak.

"Ini akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat terutama masyarakat kelas menengah ke bawah," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mahasiswa HMI Jebol Gerbang DPRD Indramayu Saat Demo Tolak Kenaikan BBM

Mahasiswa HMI saat melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Indramayu, Senin (29/8/2022)
Mahasiswa HMI saat melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Indramayu, Senin (29/8/2022) (Tribuncirebon.com/Handhika Rahman)

Selain itu, kata Robi Saputra, dampaknya juga akan berdampak pada pelaku UMKM, padahal mereka belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

Lanjut dia, kenaikan BBM juga dikhawatirkan akan membuat daya beli masyarakat menurun dan akhirnya meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.

Dalam hal ini, HMI Cabang Indramayu juga memberikan solusi atas persoalan energi tersebut.

HMI merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni hanya diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

Kemudian, membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik.

"Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan," ujar dia.

HMI juga merekomendasikan agar pemerintah mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komiditas SDA di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.

Lanjut dia, pemerintah juga sebaiknya melakukan realikasi anggaran belanja kementerian atau lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.

"Dan terakhir kami mendorong percepatan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang," ujar dia.

Masih disampaikan Robi Saputra, HMI sangat berharap DPRD Indramayu bisa mendengar keluhan masyarakat dan menyampaikannya ke pemerintah pusat.

"Sehingga pemerintah juga bisa membatalkan rencana dari kenaikan BBM bersubsidi tersebut," ujar dia.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved