Breaking News:

Dianggap Telat Mendata Honorer, Bupati Majalengka: Bukan Data Baru, Sesuaikan dengan Ketentuan Pusat

Polemik penghapusan tenaga honorer sesuai ketentuan pusat masih menjadi perbincangan di ranah eksekutif maupun legislatif Majalengka

Penulis: Eki Yulianto | Editor: dedy herdiana
TribunCirebon.com/Eki Yulianto
Bupati Majalengka, Karna Sobahi akan berusaha sekuat tenaga dalam memperjuangkan nasib para honorer yang saat ini tengah mengabdi 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA- Polemik penghapusan tenaga honorer sesuai ketentuan pusat masih menjadi perbincangan di ranah eksekutif maupun legislatif, tak terkecuali di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Setelah Bupati Majalengka menyatakan akan mendata para tenaga honorer untuk didorong mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK tahun depan, DPRD Majalengka sebut lembaga eksekutif itu terlambat.

Sebab, mengacu dari daerah lain yang sudah memberikan skema solusi terhadap para honorer, Majalengka justru masih baru sebatas mendata.

Terkait hal itu, Bupati Majalengka Karna Sobahi mengaku yang dimaksud mendata itu bukan pendataan baru.

Baca juga: DPRD Minta Pemkab Majalengka Lebih Serius Tangani Nasib Honorer, Saat Ini Baru Sebatas Pendataan

Melainkan, pendataan yang sesuai dengan Surat Edaran Menpan-RB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 yang dikeluarkan per tanggal 8 Agustus 2022.

"Jadi kita ini bukan mendata, data kan sudah ada, kita akan melaporkan jumlah honorer yang ada di Kabupaten Majalengka berdasarkan kriteria dari Kemenpan RB," ujar Karna Sobahi disela kegiatan sidang paripurna Hari Kemerdekaan ke-77 RI tahun 2022 di Gedung DPRD Majalengka, Selasa (16/8/2022).

Karna menjelaskan, bahwa pihaknya tengah melakukan persiapan berkas bagi tenaga honorer yang akan dilaporkan kepada Menpan-RB untuk nantinya dimasukan ke aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Jadi bukan mendata yang baru, kita sudah punya cuma yang dibutuhkan berdasarkan kriteria umur berapa dan sebagainya sesuai surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," ucapnya.

Masih dikatakan orang nomor satu di Majalengka, terkait informasi yang disampaikan oleh DPRD terkait kabupaten kota yang sudah melakukan pendataan bahkan sampai menyiapkan solusi bagi tenaga honorer yang nantinya tidak akan lolos menjadi P3K, justru itu juga keliru.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved