Breaking News:

BPJS Kesehatan Kelas 1-3 Dihapus, KRIS Proses Uji Coba, Ini Besaran Iurannya

aturan terbaru BPJS Kesehatan masih dinanti kepastiannya oleh semua masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Kolase
BPJS Kesehatan sudah mulai melakukan uji coba layanan kelas rawat standar (KRIS) sebagai pengganti layanan kelas 1-3 yang dipastikan akan dihapus. 

TRIBUNCIREBON.COM - Soal aturan terbaru BPJS Kesehatan masih dinanti kepastiannya oleh semua masyarakat peserta BPJS Kesehatan dan pihak yang terkait.

Sampai kini, BPJS Kesehatan sudah mulai melakukan uji coba layanan kelas rawat standar (KRIS) sebagai pengganti layanan kelas 1-3 yang dipastikan akan dihapus.

Sementara untuk iuran peserta BPJS Kesehatan masih belum ada kabar akan berubah.

Baca juga: Aturan Terbaru BPJS Kesehatan: KRIS Pengganti Kelas 1-3 Diujucobakan di 5 RS Ini, Iurannya Berapa?

Kabar terbaru menyebutkan, pada Juli 2022 ini BPJS Kesehatan mulai melakukan uji coba KRIS di lima rumah sakit.

Artinya, di rumah sakit tersebut tidak ada lagi klasifikasi kelas perawatan kelas 1, 2 dan 3.

Saat dikonfirmasi kepada pihak BPJS Kesehatan, dikutip dari Tribunnews.com, Pps Kepala Humas BPJS Kesehatan Arif Budiman, mengatakan, pelayanan untuk peserta JKN di rumah sakit berlangsung seperti biasa.

Termasuk skema dan besaran iuran juga masih sama dengan ketentuan sebelumnya.

Perlu diketahui, bahwa jumlah RS yang melayani peserta JKN itu sebanyak 2.800an rumah sakit seluruh Indonesia.

"Artinya, secara umum pelayanan untuk peserta JKN di rumah sakit masih berlangsung seperti sedia kala," kata dia saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (12/7/2022).

Ujicoba ini utamanya melihat kesiapan rumah sakit dalam menerapkan 9 sampai 12 kriteria KRIS yang sdh ditetapkan.

Misal ketersediaan tempat tidur maksimal 4 dalam satu ruangan, standar ketersediaan tenaga kesehatan, standar suhu ruangan dsb, untuk meningkatkan standar pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi peserta.

Baca juga: Aturan Terbaru Ibu Hamil dan Bayi: Jokowi Tugaskan Ini ke Menteri, BPJS Kesehatan, dan Kepala Daerah

Adapun terkait iuran, saat ini tidak ada wacana perubahan iuran. Skema dan besaran iuran masih sama dengan sebelumnya.

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, bahwa besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai Peserta PBI, iurannya sebesar Rp. 42.000 dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dengan kontribusi Pemerintah Daerah sesuai kekuatan fiskal tiap daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved