Politik Lokal Kuningan

Aktivis Mahasiswa Ekstra Kampus di Kuningan Minta Hajat Akbar Demokrasi Tidak Ternodai Ulah Elite

Sejumlah aktivis mahasiswa Kuningan berbagai organisasi ekstra kampus ini berharap hajat akbar demokrasi tidak ternodai oleh hal apapun

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
Ist/kuninganmas.com
ILustrasi - Patung kuda yang menjadi ikon Kuningan. 

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Sejumlah aktivis mahasiswa Kuningan berbagai organisasi ekstra kampus ini berharap hajat akbar demokrasi tidak ternodai oleh hal apapun. Hajat akbar harus menjadi ladang kebaikan melalui edukasi politik di masyarakat.

Demikian hal itu dikatakan Ketua HMI Cabang Kuningan, Toto Sunarto, usai melaksanakan diskusi bareng dengan tokoh aktivis mahasiswa dari PMII, GMNI, KAMMI dan IMM, Minggu (31/7/2022).

Menurut Toto, menyikapi situasi politik jelang kontestasi elektoral 2024 mendatang, tentu harus mendapat pendampingan dari berbagai lembaga, baik pemerintah atau tim independen.

Hal ini sebagai bentuk pemahaman bahwa politik itu murni dan jangan dijadikan media tidak baik untuk berkuasa.

"Kami harap, para praktisi politik ini bisa memberikan kejernihan tentang pemahaman politik. Sebab, sejauh ini, politik sering menjadi alasan hingga menimbulkan korban, terutama masyarakat di lingkungan," ujarnya.

Baca juga: Sosok H Lili Suherli, Mantan Kepala Dinas di Kuningan yang Kini Resmi Menjabat Ketua Partai Demokrat

Jelang Pemilu 2024, Toto berharap agenda publik jangan sampai tercederai oleh ulah segelintir elite politik (partai) hari ini.

"Sebab, situasi yang terjadi saat ini justru kontraproduktif terhadap semangat demokrasi. Demokrasi mengandaikan adanya supremasi rakyat dalam setiap penentuan agenda publik. Namun, kenyataannya semua kanal telah dimomopoli segelintir elite partai yang berakibat buruk terhadap hak kedaulatan rakyat," ungkapnya.

Toto menyoroti terkait sikap petinggi partai hari ini dalam merespons tuntutan masyarakat. Ia menilai pejabat parti masih belum peka terhadap sinyal aspirasi yang berkembang di masyarakat.

"Idealnya petinggi partai itu peka pada kebutuhan hajat warga di belahan. Sangat prihatin, ketika di daerah ini banyak ketidaknyamanan itu tersedia, seperti fasilitas umum dan sosial yang menjadi hak publik," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua PMII Kuningan, Evi Novianti mengaku sangat khawatir terkait adanya intervensi oligarki terhadap Pemilu 2024.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha tertentu di daerah sangat mendominasi hingga tidak memberikan kesetaraan ekonomi pada lingkungan masyarakat.

"Kekhawatiran kami, ketika kelompok oligarki ini mengalahkan kekuatan partisipatif rakyat dalam Pemilu 2024. Mana kesetaraan ekonomi yang bisa berikan sejahtera pada warga, terlebih dominasi usaha tertentu itu didukung sumber daya ekonomi atau kapital dan sumber daya politik yang tidak dimiliki rakyat biasa," katanya.

Evi menegaskan, kecerdasan politik masyarakat seyogyanya tak hanya sebagai objek demokrasi, melainkan sebagai subjek kritis.

"Ya, bagusnya pemahaman pada pengetahuan politik itu diberikan sepenuhnya dan jangan di anggap politik sebagai apapun yang cenderung negatif. Naif, ketika publik hanya mendapatkan janji dan pesona, bahkan menyaksikan gejolak yang merugikan," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved