Breaking News:

Kasus Korupsi di Kabupaten Cirebon

Terungkap Peran Kaur Keuangan Desa di Cirebon yang Terlibat Korupsi Dana Desa dan BLT

Kejari Kabupaten Cirebon menahan kaur keuangan atau bendahara desa yang terlibat korupsi.

Tribuncirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Kajari Kabupaten Cirebon, Hutamrin (kedua kanan), saat konferensi pers di Aula Kejari Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (13/7/2022) 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Kejari Kabupaten Cirebon menahan kaur keuangan atau bendahara desa yang terlibat korupsi.

Tersangka berinisial ES itu menyelewengkan dana desa tahun anggaran 2019 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2020.

Kepala Kejari Kota Cirebon, Hutamrin, mengatakan, ES terlibat kasus korupsi tersebut bersama kepala desa atau kuwu yang berinisial MH.

Namun, MH telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tipikor Bandung berupa hukuman penjara lima tahun dan denda Rp 300 juta atau subsider dua bulan penjara.

Baca juga: Korupsi Dana Desa & BLT, Kaur Keuangan Desa di Kabupaten Cirebon Dijebloskan Ke Penjara

"Peran ES dalam penyelewengan dana tersebut adalah menyiapkan berkas administrasi," kata Hutamrin saat konferensi pers di Aula Kejari Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (13/7/2022).

Kajari Kabupaten Cirebon, Hutamrin (kedua kanan), saat konferensi pers di Aula Kejari Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (13/7/2022)
Kajari Kabupaten Cirebon, Hutamrin (kedua kanan), saat konferensi pers di Aula Kejari Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (13/7/2022) (Tribuncirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi)

Ia mengatakan, hal itu dikarenakan berdasarkan aturan hanya kaur keuangan yang bisa mengeluarkan anggaran sehingga keduanya saling bekerja sama.

Selain itu, pihaknya mengakui dalam perkara korupsi para pelakunya tidak bisa beraksi sendiri dan dipastikan ada kerja sama dengan pihak lainnya.

Baca juga: Ade Yasin Didakwa Suap BPK Jabar Rp 1,9 Miliar, Dilakukan Sejak Oktober 2021-April 2022

"Uang hasil korupsi tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadinya, dan yang jelas ES mendapatkan bagian dari MH," ujar Hutamrin.

Hutamrin menyampaikan, anggaran yang di korupsi ES dan MH merupakan dana desa 2019 dan BLT 2020 untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Dana BLT seharusnya dibagikan kepada masing-masing KPM sebesar Rp 900 ribu untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menurut dia, dana desa yang diselewengkan itu penggunaannya tidak sebagaimana mestinya dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

"ES langsung dieksekusi di Rutan Kelas I Cirebon, karena berkas pelimpahan perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21," kata Hutamrin.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved