Breaking News:

Ratusan Mahasiswa di Kota Bandung Bakar Ban di Jalan Surapati Buntut Aksi Penolakan RKUHP

Aksi penutupan jalan ini dilakukan karena mereka kecewa tidak bisa menemui Anggota DPRD Jabar saat berunjuk rasa menentang RKUHP.

Editor: Mumu Mujahidin
Tribunjabar.id/Syarif Abdussalam
Mahasiswa melakukan penutupan dan pembakaran ban di Jalan Surapati depan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (30/6) sore. Mereka menolak Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Ratusan mahasiswa melakukan penutupan jalan dan pembakaran ban di Jalan Surapati depan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (30/6) sore.

Mereka pun sempat menutup perempatan Jalan Dago dan Jalan Sulanjana.

Aksi penutupan jalan ini dilakukan karena mereka kecewa tidak bisa menemui Anggota DPRD Jabar saat berunjuk rasa menentang Revisi Kitab Undang-undang Hukim Pidana ( RKUHP).

Mereka melakukan long march di Jalan Diponegoro, Dago, dan Surapati, lalu menutup dua perempatan di Kota Bandung tersebut selama beberapa menit.

Akibatnya, arus lalu lintas terhambat dan banyak kendaraan harus memutar arah mencari jalur lain

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Barat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (30/6).

Mereka menolak Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Mereka mendatangi Kantor DPRD Jabar sekitar pukul 14.30 WIB.

Para mahasiswa ini pun membentangkan spanduk dan poster yang isinya menolak RKUHP karena salah satu bagiannya dinilai merusak semangat demokrasi dan reformasi.

Baca juga: Buruh Pertamina Demo Ancam Mogok Kerja hingga Dirikan Tenda Depan Perumahan Pejabat di Indramayu

Melalui posternya, mereka menilai hadirnya RKUHP menjadikan pemerintah antikritik dan akan merusak privasi masyarakat.

RKUHP dinilai sebagai upaya kolonialisme gaya baru dan mencerminkan arogansi pemerintah.

Mereka menyatakan bahwa naskah RKUHP telah mengundang goncangan besar dengan dilakukannya aksi penolakan di tahun 2019.

Hal tersebut karena banyaknya pasal-pasal yang dirasa menyengsarakan warga Indonesia.

Melalui orasinya, mereka menyatakan pemerintah seyogyanya melakukan evaluasi besar-besaran terhadap naskah RKUHP yang dinilai menyengsarakan.

Jangan sampai pemerintah menutup diri dengan menghadirkan beberapa pasal RKUHP yang membuat masyarakat menutup mulut. 

Baca juga: Ratusan Buruh Dorong-dorong Pagar Perumahan Pejabat Pertamina di Indramayu, Demo Tuntut Soal Ini

"Bukannya Negara ini adalah demokratis yang menjadi masyarakat sebagai raja? Di mana letak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyatnya? Akankah negara ini kehilangan jatidiri nya," kata salah satu orator.

Di sela aksinya, mereka pun mem bakar ban di Jalan Diponegoro, depan Kantor DPRD Jabar.

Spanduk dan poster digantungkan di bentangan kawat berduri di pagar gedung dewan.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved