Breaking News:

BEGINI Tanggapan Fortusis Soal Adanya Oknum DPRD Komisi D Kota Bandung yang Titipkan Calon Siswa

Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis), Dwi Soebawanto mengomentari terkait adanya 'titipan' siswa ke sejumlah SMKN dengan dalih aspirasi masyarakat

Editor: dedy herdiana
siap-ppdb.com
Ilustrasi PPDB - Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis), Dwi Soebawanto mengomentari terkait adanya 'titipan' siswa ke sejumlah SMKN dengan dalih aspirasi masyarakat dari anggota DPRD ke Disdik Jabar 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis), Dwi Soebawanto mengomentari terkait adanya 'titipan' siswa ke sejumlah SMKN dengan dalih aspirasi masyarakat dari anggota DPRD ke Disdik Jabar guna memuluskan siswa masuk di SMKN dari salahsatu anggota DPRD Kota Bandung.

"Adanya PPDB untuk SMKN telah diatur oleh peraturan menteri dan peraturan gubernur Jabar. 

Ada beberapa jalur yang disediakan dari afirmasi RMP/SKTM, pindahan, prestasi untuk tahap 1 dan 2 jalur zonasi sedang berproses ada oknum anggota DPRD Kota Bandung komisi D membuat jalur baru jalur aspirasi masyarakat dengan merekomendasikan calon peserta didik," katanya saat dihubungi, Minggu (26/6/2022).

"Alangkah naifnya seorang anggota dewan Kota Bandung yang duduk di komisi yang salahsatu bidangnya ialah pendidikan tidak tahu aturan walaupun demi memperjuangkan konstituennya, bahwa Kota Bandung itu hanya urus SD dan SMP," ujarnya.

Komentar Anggota DPRD

Nama Erwin anggota dari Fraksi PKB Kota Bandung beredar luas terkait kisruh penerimaan peserta didik baru ( PPDB) SMA/SMK 2022 dan muncul surat sakti yang ditujukan ke beberapa sekolah dan ke kepala KCD.

Dalam isi surat itu, sekolah harus menerima nama-nama yang sudah ada dalam draf yang diajukan anggota dewan tersebut seperti ke SMKN 2, SMKN 8, SMKN 9, SMKN 15, dan SMKN PU.

Erwin pun menanggapi terkait kasus yang viral ini. Erwin pun tak membantah bahwa dia telah mengirimkan surat rekomendasi PPDB yang ke Kadisdik Jabar.

"Benar bahwa surat dimaksud dibuat, ditandatangani, dan dikirimkan saya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bandung, dengan maksud dan tujuan meneruskan atau menyampaikan aspirasi dari warga masyarakat Kota Bandung," katanya, Minggu (26/6/2022).

Baca juga: SMKN 5 Bandung Tegas Membantah Tidak Ada OTT di Sekolahnya, Proses PPDB 2022 Tetap Berjalan Normal

Menurutnya, aspek ekonomi menjadi pertimbangan utamanya untuk membantu menyampaikan keinginan warga agar anaknya diterima di sekolah negeri, mengingat biaya pendidikan di sekolah negeri jauh lebih terjangkau dibandingkan sekolah swasta.

"Surat dimaksud bukanlah bentuk intervensi saya ke Pemprov Jabar dalam hal ini Disdik Jabar, tetapi sekedar permohonan atau usulan sebagaimana aspirasi yang saya terima sebagai anggota dewan Kota Bandung. Surat itu tidak bersifat memaksa atau mengintervensi proses PPDB, karena pihak dinas berhak penuh untuk mempertimbangkan atau mengabaikannya," kata Ketua DPC PKB Kota Bandung itu.

Erwin juga menyebut ketika surat itu menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan, maka dia pun menarik surat itu.

"Selaku anggota dewan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, saya memiliki kewajiban untuk memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya di Kota Bandung melalui saluran dan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengapresiasi upaya pemerintah dalam hal ini Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dalam melaksanakan PPDB," ujarnya.(*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved