Breaking News:

2.816 Hewan Ternak di Jabar Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku, DKPP Imbau Soal Ini

DKPP Jabar mendeteksi 2.816 hewan ternak berkuku belah seperti sapi potong, sapi perah, domba, dan kambing, tertular virus Penyakit Mulut dan kuku

Tribuncirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
ILUSTRASI Sapi ternak 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat mendeteksi 2.816 hewan ternak berkuku belah seperti sapi potong, sapi perah, domba, dan kambing, tertular virus penyebab Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK).

Kepala DKPP Jabar Moh Arifin Soedjayana pun mengusulkan pembatasan distribusi hewan ternak antarprovinsi.

Hal ini harus segera diantisipasi supaya penyebaran PMK ini segera terkendali.

"Kita mintakan tetap ke Kementerian Pertanian antar provinsi ini bisa dibatasi. Jadi minimal kalau dari merekanya (provinsi penghasil hewan ternak) sudah clearance sehat kita akan terima," ujarnya, Sabtu (28/5/2022).

Arifin mengatakan Jawa Barat adalah provinsi konsumen untuk sapi potong dalam jumlah besar.

Sebanyak 80 persen kebutuhan sapi potong berasal dari luar provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTT) dan Bali.

Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan Majalengka Masih Menunggu Hasil Lab 6 Sapi yang Diduga Terjangkit PMK

Hal itu berbeda dengan domba potong yang Jawa Barat merupakan salah satu provinsi penghasil.

Adapun beberapa daerah penghasil domba di Jabar, yaitu Garut, Purwakarta, dan Tasikmalaya. Sedangkan kambing perah terdapat di Banjar.

"Kalau domba kan kita gudangnya, jangan sampai si domba-domba ini terpapar," katanya.

Terkait domba, Arifin mengaku terdapat 78 ekor yang telah terpapar PMK dan mayoritas di Garut.

Pihaknya pun langsung melakukan tindakan dengan segera berkoodinasi bersama Bupati Garut.

Baca juga: Aturan Baru PPDB SMA/SMK/SLB di Jabar: Ini Persyaratan Bagi Keluarga Tak Mampu

"Saya meminta pak bupati untuk mengoptimalkan satgas di kabupaten kotanya termasuk satgas di kecamatan," ucapnya.

Lebih lanjut, sebagai upaya menyikapi PMK ini pun pihaknya menurunkan dokter hewan yang ada di provinsi dan berjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia dari delapan chapter komisariat di Jawa barat.

Mereka akan diperbantukan untuk di kabupaten kota.

"Karena di kabupaten kota kan dokter hewannya sedikit. Jadi kita perbantukan turun ke lapangan, mengedukasi untuk melihat hewan seperti apa, karena gejala klinisnya sangat gampang untuk dilihat," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved