Breaking News:

Kasus Arteria Dahlan Terkait Bahasa Sunda Berlanjut di MKD DPR RI

Kasus ujaran Arteria Dahlan dalam Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung yang menyebut bahasa Sunda ditindaklanjuti MKD

(Tribunnews.com)
Arteria Dahlan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Kasus ujaran Arteria Dahlan dalam Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung yang menyebut bahasa Sunda bikin orang takut, ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan DPR RI. 

Cecep Burdansyah sebagai pengadu telah menerima surat undangan untuk dimintai keterangan dan verifikasi di ruang sidang MKD, Gedung DPR RI, Kamis 31 Maret siang.

Hal itu disampaikan oleh penulis sastra Sunda, Cecep Burdansyah. Ia telah menerima pesan singkat melalui whatsapp dari Sekretariat MKD yang mengabarkan bahwa pengaduannya segera ditindaklanjuti, Jumat 25 Maret. Kemudian surat undangan resminya diterima pada Senin 28 Maret.

Baca juga: Spanduk Arteria Dahlan Musuh Orang Sunda Muncul, Kasus Kini Dilimpahkan ke MKD DPR RI

"Surat undangan resminya sudah saya terima, insya Allah sebagai pengadu saya akan hadir untuk memberi keterangan dan verisikasi terkait ujaran Arteria Dahlan," ujar Cecep, Selasa (29/3).

Cecep memastikan ia akan hadir ke ruang sidang sendirian, karena aduannya berdasarkan perorangan atau individu,  tidak mewakili organisasi apa pun, meskipun ia sendiri selaku Ketua Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS).

Baliho untuk Arteri Dahlan terpasang di pertigaaan Jalan Basuki Rahmat, Kabupaten Purwakarta, Senin (7/2/2022).
Baliho untuk Arteri Dahlan terpasang di pertigaaan Jalan Basuki Rahmat, Kabupaten Purwakarta, Senin (7/2/2022). (Istimewa/Facebook)

"Karena saya mengadukan mengatasnamakan sendiri sebagai penulis sastra Sunda, saya memberi keterangan di ruang sidang MKD sendirian saja. Tapi kalau ke gedung DPR, rencananya beberapa teman ikut mendampingi," katanya.

Cecep sangat mengparesiasi langkah Mahkamah Kehormatan DPR RI yang menindaklanjuti aduannya.

Hal itu, kata Cecep, menunjukkan komitmen MKD DPRI RI dalam menanggapi setiap aduan masyarakat terkait etik anggota DPR.

"Langkah MKD ini salahsatu wujud dari implementasi pengawasan masyarakat terhadap anggota legislatif sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan DPR mengenai kode etik DPR," kata Cecep.

Perihal putusan MKD nantinya, bagi Cecep tidak jadi masalah. Ia akan tunduk pada koridor hukum.

"Soal putusanya nanti, saya menyerahkan sepenuhnya pada otoritas MKD, dan saya akan menghormati apa pun putusannya," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan menjadi sorotan publik terutama masyarakat Sunda terkait ujarannya dalam rapat kerja antara Komisi III dengan kejaksaan Agung pada 17 Januari.

Anggota DPR dari Dapil VI Jawa Timur ini meminta Kajati yang berbiacara bahasa Sunda agar dicopot. 

"Saya minta betul kita 'kan profesional. Saya sama Pak JA ini luar biasa sayangnya,  Pak. Ada kritik sedikit.  Pak JA, ada Kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak itu! Kita ini Indonesia, Pak! Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu. Ya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Ya". 

Ujaran Arteria Dahlan itu kemudian menyulut kemarahan komunitas penutur Bahasa Sunda. Bahkan di berbagai daerah di Jawa Barat terjadi demo.

Mereka merasa terluka karena merasa bahasanya direndahkan dan seolah-olah berbicara bahasa Sunda tidak termasuk orang Indonesia.  

Cecep Burdansyah sebagai penutur bahasa Sunda dan sebagai Ketua PP-SS kemudian menyikapi ujaran Arteria itu dengan mengundang pertemuan di Jalan Garut serta melakukan aduan ke Mahkamah Kehormatan DPR RI. (tiah sm,)

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved