Breaking News:

Pesan Nurhayati kepada Masyarakat Indonesia, Jangan Takut Laporkan Korupsi

Nurhayati tidak lagi berstatus tersangka setelah menerima Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKP2) dari Kejari Kabupaten Cirebon

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: dedy herdiana
FOTO ISTIMEWA
Nurhayati. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Nurhayati tidak lagi berstatus tersangka setelah menerima Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKP2) dari Kejari Kabupaten Cirebon.

Karenanya, ia ber pesan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak takut me laporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitarnya.

Pasalnya, kejadian yang menimpanya harus menjadi pelajaran agar masyarakat, khususnya perangkat desa berani mengungkap dugaan korupsi.

"Termasuk pegawai di lembaga lainnya, harus berani melaporkan korupsi yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab," ujar Nurhayati saat ditemui di kediamannya di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Kamis (3/3/2022).

Nurhayati (kanan), dan kuasa hukumnya, Waswin Janata (kiri), menunjukkan SKP2 dari Kejari Kabupaten Cirebon di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Kamis (3/3/2022).
Nurhayati (kanan), dan kuasa hukumnya, Waswin Janata (kiri), menunjukkan SKP2 dari Kejari Kabupaten Cirebon di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Kamis (3/3/2022). (Tribuncirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi)

Baca juga: Tak Lagi Bestatus Tersangka, Nurhayati Ingin Bekerja Kembali sebagai Kaur Keuangan Desa Citemu

Ia mengatakan, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk pengawasan tindak pidana korupsi di instansinya masing-masing.

Bahkan, pihaknya tidak menginginkan peristiwa yang menimpanya justru menjadi momok menakutkan bagi masyarakat dalam me laporkan dugaan korupsi di sekitarnya.

"Saya berharap, semua elemen masyarakat jangan takut me laporkan korupsi, harus berani," kata Nurhayati.

Diberitakan sebelumnya, Nurhayati ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi bersama Kuwu atau Kepala Desa Citemu, Supriyadi, oleh penyidik Satreskrim Polres Cirebon Kota.

Sebab, wanita yang menjabat Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Citemu itu telah 16 kali menyerahkan anggaran yang seharusnya diberikan ke Kaur Pelaksana Kegiatan kepada Supriyadi dan mengakibatkan kerugian negara Rp 818 juta.

Baca juga: Nurhayati Tak Berhenti Berdoa Saat Sakit karena Tertekan Ditetapkan Jadi Tersangka

Tindakan itu melanggar Pasal 66 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tata kelola regulasi dan sistem administrasi keuangan sehingga dinilai turut membantu memperkaya Supriyadi.

Selain itu, tindakan Nurhayati juga turut melanggar Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2021 jo Pasal 55 KUHP.

Namun, kini Nurhayati tidak lagi berstatus tersangka setelah menerima Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKP2) dari Kejari Kabupaten Cirebon.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved