Breaking News:

Bupati Indramayu Siap Hadir Jawab Hak Interpelasi yang Diajukan Anggota Dewan, Ini Kata Nina

Nina Agustina siap hadir untuk menjawab hak tanya atau hak interpelasi yang diusulkan mayoritas dewan di DPRD Kabupaten Indramayu

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mumu Mujahidin
Handhika Rahman/Tribuncirebon.com
Bupati Indramayu, Nina Agustina, Selasa (22/6/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Bupati Indramayu Nina Agustina menanggapi soal hak interpelasi yang diajukan DPRD Kabupaten Indramayu kepada dirinya.

Nina Agustina mengatakan, dirinya siap hadir untuk menjawab hak tanya atau hak interpelasi yang diusulkan mayoritas dewan di DPRD Indramayu tersebut.

Sesuai jadwal, DPRD Kabupaten Indramayu mengundang Bupati Indramayu Nina Agustina untuk menjawab sejumlah pertanyaan pada 11 Februari 2022 nanti.

"Pastinya kalau diundang ya datang, insya Allah," ujar dia kepada awak media, Rabu (2/2/2022).

Nina Agustina mengatakan, sebenarnya beberapa pertanyaan yang menjadi dasar hak interpelasi DPRD Kabupaten Indramayu itu sudah dijawab.

Cekcok adu mulut saat rapat sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (31/1/2022)
Cekcok adu mulut saat rapat sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (31/1/2022) (Tribuncirebon.com/Handhika Rahman)

"Tapi gak papa, mungkin kangen pengen ketemu," ujarnya.

Nina Agustina menyampaikan, sejak Pilkada 2020 lalu, kemenangan yang diraihnya adalah kemenangan masyarakat Indramayu yang menginginkan perubahan.

Sejak saat itu pula, kata dia, dirinya terus bekerja, bekerja, dan bekerja sesuai amanah masyarakat untuk perubahan Kabupaten Indramayu yang lebih baik.

Dalam hal ini, Nina Agustina menilai, urgensi atau permasalahan DPRD yang mengusulkan hak interpelasi ini karena ada 2 permasalahan.

"Pertama masalah klinik bersalin sama satu lagi PDAM," ujar dia.

Baca juga: Cekcok Warnai Pembahasan Interpelasi Kepada Bupati Indramayu, Anggota Dari PDIP Berdiri Lakukan Ini

Untuk persoalan PDAM, kata Nina Agustina, sebenarnya sudah dijawab oleh Tim Pansel atau Asda II soal bagaimana regulasi dalam pemilihan Direktur PDAM.

Termasuk soal Klinik atau dalam hal ini pengurangan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Pengurangan tersebut sudah menjadi kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved