Breaking News:

Marak Bisnis Internet Ilegal di Kuningan, Diskominfo Kuningan Buka Suara

Menurutnya, upaya pemecahan masalah dalam bisnis internet ilegal ini tengah dilakukan mediasi.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Pixabay
ILUSTRASI internet 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM,KUNINGAN - Maraknya bisnis jaringan bodong alias ilegal di Kuningan mendapat perhatian langsung dari Acep Tisna, Kabid Infrastruktur Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kuningan.

Menurutnya, upaya pemecahan masalah dalam bisnis internet ilegal ini tengah dilakukan mediasi.

Seperti belum lama itu telah dilakukan kesepakatan bersama dengan pelaku bisnis tersebut.

"Betul, belum lama kami telah mengumpulkan pengusaha internet ilegal. Kemarin kita kumpulkan mereka yang tergabung dalam Asosiasi Internet Kuningan (Airku) dengan jumlah sekitar 80 orang," ujarnya.

Bentuk pemecahan masalah yang dilakukan, dia berharap dalam waktu dekat para pengusaha internet ilegal ini bisa hilang dan beralih pada bisnis internet legal.

"Untuk bisnis internet legal, perusahaan atau provider internet di Kuningan itu ada 20 unit Lembaga usaha dari ratusan tower Internet yang tersebar," katanya.

Mengenal bisnis internet ilegal di Kuningan itu, terjadi ketika salah seorang pelanggan provider tertentu melakukan penyebaran tanpa diketahui manajamen provider.

"Jadi sebenarnya begini, secara resiko penyebar internet itu akan mengalami penurunan kecepatan. Bayangkan saja, ketika pelanggan utama ini melalukan penyebaran ulang dengan jumlah tak terbatas, otomatis kualitas kecepatan internet itu menuru," katanya.

Terlepas dengan internet yang dilakukan para pengusaha di Kuningan, kata Acep mengklaim kuota internet untuk sejumlah kantor dinas pelayanan tingkat pemerintahan Kuningan, tidak lebih dari 1300 Mbps (Megabit Per Second Setara).

"Ya dari kuota total 1300 Mbps itu terbagi ke 30 Dinas atau lembaga pemerintah di Kuningan," katanya.

Dalam tekniknya, dia menjelaskan bahwa pembagian kuota itu tidak sama, melainkan di sesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

"Untuk kuota internet antar dinas dengan dinas lain, jelas berbeda. Kemudian ini disesuaikan dengan pelayanan kepada masyarakat langsung. Misal, Disdukcapil dengan Dinas Pendapatan Daerah Kuningan itu berbeda," katanya.  (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved