Breaking News:

Atasi Masalah Air Bersih, Komisi II DPRD Kota Cirebon Dorong DPUTR Turun Tangan Kelola Sumur Artesis

DPRD Kota Cirebon menyarankan optimalisasi pengelolaan air bersih nonpipa untuk segera mengatasi sulitnya akses layanan air bersih

DOK Humas DPRD Kota Cirebon
Rapat kerja Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama DPUTR Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (7/1/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - DPRD Kota Cirebon menyarankan optimalisasi pengelolaan air bersih nonpipa untuk segera mengatasi sulitnya akses layanan air bersih Perumda Air Minum Tirta Girinata di beberapa wilayah di Kota Cirebon.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ahmad Syauqi mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon menjalankan kewenangan untuk mengelola dan mengawasi penggunaan air bersih yang bersumber dari sumur artesis.

Menurut dia, selama ini sumur artesis masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat, sehingga jika DPUTR Kota Cirebon dapat mengoptimalkannya maka tidak menutup kemungkinan akan didukung APBD.

"Optimalisasi sumur artesis bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih dari jaringan milik Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon," kata Ahmad Syauqi saat rapat kerja Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama DPUTR Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (7/1/2022).

Rapat kerja Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama DPUTR Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (7/1/2022).
Rapat kerja Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama DPUTR Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (7/1/2022). (DOK Humas DPRD Kota Cirebon)

Ia juga meyakini pengelolaan sumur artesis akan lebih optimal jika DPUTR Kota Cirebon turun tangan karena didukung APBD untuk mengelola dan merawatnya.

Pihaknya berharap, DPUTR Kota Cirebon menyambut baik usulan tersebut sehingga masyarakat bisa merasakan air dari sumber artesis yang hingga kini operasionalnya masih dikelola warga.

Selain itu, Syauqi juga menyoroti beberapa program kerja DPUTR yang bersinggungan dengan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon.

"Kami menyarankan agar DPUTR dan DPRKP berkoordinasi, sehingga programnya tidak ada yang tumpang tindih," ujar Ahmad Syauqi.

Pasalnya, beberapa anggaran DPRKP dinilai secara pekerjaan hampir sama dengan DPUTR. Misalnya, perbaikan jalan dan sarana drainase dikerjakan oleh DPRKP.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Kota Cirebon juga memberikan masukan dan saran terkait rencana kerja DPUTR Kota Corebon pada 2022.

"Kami berharap, semua program kerja dapat direalisasikan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya," kata Ahmad Syauqi.

Sementara Kepala DPUTR Kota Cirebon, Syaroni, menyampaikan, salah satu program prioritas pada tahun ini ialah perbaikan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sistem nonpipa.

Selanjutnya program kerja lainnya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya, perbaikan sarana dan prasarana jalan, penataan lingkungan, saluran, dan program pembangunan infrastruktur lainnya.

“Banyak masukan dan saran yang kami terima dalam rapat ini. Pada dasarnya Komisi II mendukung program kami. Mudah-mudahan program yang telah disusun bisa mulai dilaksanakan pada triwulan pertama tahun ini," ujar Syaroni.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved