Breaking News:

Komisi II DPRD Kuningan Catat 68 Persen Lahan Hijau Milik Warga Pribadi, Desak Pemda Harus Begini

Cara lain untuk menjaga lahan warga agar tetap produktif dan menjadi ruang terbuka hijau dapat dilaksanakan kerja sama antar pemerintah dengan warga

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Monumen Nol Kilometer Kuningan jadi lokasi swafoto di Kawasan Taman Kota . 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Luas lahan terbuka di Kuningan ada sekitar 68 persen milik warga, sedang lahan aset Pemda hanya 32 persen. Catatan itu menjadi pembahasan Komisi II DPRD Kuningan yang kemudian mendesak Pemkab harus memperbanyak aset pemerintah daerah.

"Data terakhir hasil rapat dengar pendapat, kami menerima informasi ada 68 persen lahan terbuka milik warga di Kuningan. Kita berharap kepada pemerintah untuk lebih banyak mengumpulkan aset - aset pemerintah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat," kata Rani Febriani yang juga Ketua Komisi II DPRD Kuningan saat ditemui di sela aktivitasnya di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (4/1/2022).

Rani yang juga politisi Demokrat ini mengatakan, adanya lahan milik warga itu harus jelas harus mendapat pengawasan dari pemerintah. Sebab tidak menutup kemungkinan, bahwa lahan warga itu akan berubah fungsi sehingga belakangan terjadi pemanasan global di daerah.

Baca juga: Tarif Daftar Berobat ke Puskesmas di Kabupaten Cirebon Naik, Begini Tanggapan Warga 

Baca juga: INI Foto Saefudin saat Ketemu Oknum TNI AD Yang Ingin Ditendangnya, Berikut Foto-foto Rekonstruksi

"Dengan banyaknya lahan berubah fungsi, ini sangat berdampak pada iklim cuaca dan siklus ekonomi tentunya. Dampak hebat akibat itu, jelas pada pemerintah sebagai lembaga pengatur lingkungan hidup masyarakat di daerah," katanya.

Cara lain untuk menjaga lahan warga agar tetap produktif dan menjadi ruang terbuka hijau. Ini dapat dilaksanakan kerja sama antar pemerintah dengan warga pemilik lahan tersebut.

"Ya, untuk menjaga lahan tetap produktif dan  sebagai lahan terbuka. Disini pemerintah bisa melakukan pendampingan dengan cara kerjasama hingga menghasilkan win - win solusi, misal dibeli oleh pemerintah hingga menjadi aset Pemda.

Intinya maksud kami, bagaiamana tugas pemerintah dalam memberikan pemahaman dalam menjaga lahan warga tersebut," katanya.

Selain itu, kata dia mengaku banyak perumpamaan terjadi pada lingkungan Kuningan. Seperti jumlah UMKM yang ribuan itu semua berpatokan pada kebutuhan bahan baku dari luar daerah.

"Dari pelaksanaan UMKM yang kita miliki. Semua bahan baku dari luar. Nah, kenapa tidak kita menciptakan atau menyediakan bahan baku untuk kebutuhan UMKM tersebut, seperti beras ketan, pohon jambu air dan jeruk nipis. Komoditas itu semua di datangkan dari dan kita hanya pekerja atau jasa nya saja," katanya. (*) 

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved