Breaking News:

Buruh Purwakarta Kecewa, Ancam Mogok dan Sweeping Pabrik, Bupati Anne Beri Masukkan Begini

Wahyu mengungkap para buruh tidak akan pernah menyerah melawan ketidakadilan upah murah tersebut

Editor: dedy herdiana
Tribunjabar.id/ Irvan Maulana
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika saat diwawancara di kantor Pemkab Purwakarta, Rabu (1/12/2021). 

TRIBUNCIREBON.COM, PURWAKARTA - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, telah melukai hati para buruh, buruh di Purwakarta ungkap akan melakukan aksi balasan dengan mengajukan gugatan ke PTUN dan mogok masal berskala Daerah dan Nasional pada tanggal 6,7,8 Desember.

Presidium Aliansi Buruh Purwakarta (ABP) Wahyu Hidayat mengatakan, ia kecewa karena keputusan tersebut masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 (PP 36) tahun 2021 tentang pengupahan.

"Ini merupakan cermin ketidakadilan seorang pemimpin daerah yang ketakutan jabatannya dihilangkan, subsidinya dihilangkan, maka rakyat yang menjadi korban," ujar Wahyu melalui pesan tertulis, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Bupati Purwakarta Mengaku Kecewa Atas Keputusan Gubernur Jabar Soal UMK 2022, Begini Pernyataannya

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika saat diwawancara di kantor Pemkab Purwakarta, Rabu (1/12/2021).
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika saat diwawancara di kantor Pemkab Purwakarta, Rabu (1/12/2021). (Tribunjabar.id/ Irvan Maulana)

Wahyu mengungkap para buruh tidak akan pernah menyerah melawan ketidakadilan upah murah tersebut, hingga kini diungkap Wahyu para buruh di Jawa Barat masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur terkait keputusan pengupahan tahun 2022.

Jika hasilnya Gubernur Jawa Timur berani tidak memakai PP 36 maka, buruh di Jawa Barat khususnya  di Purwakarta akan melakukan intruksi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk melakukan mogok daerah, selain itu pihaknya juga akan menempuh proses peradilan.

"Kita akan menempuh proses peradilan, karena kita sebenarnya sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati. Dan itu hasil kesepakatan dari Apindo, pemerintah dan serikat pekerja, sayangnya itu dimentahkan oleh Gubernur dengan mengeluarkan SK berpatokan pada PP 36," kata dia.

Lebih lanjut diterangkan Wahyu, Keputusan Gubernur tersebut memang sudah keluar, tapi itu tidak serta merta menghentikan upaya para buruh untuk memperjuangkan haknya.

"Kita pastikan bahwa kami bergerak sesuai intruksi, baik di DPW maupun DPP, jika harus mogok kita mogok, kami akan sweeping ke pabrik-pabrik," ungkapnya.

Terpisah, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Gubernur tersebut, naum ia tetap mengimbau agar buruh khususnya di Purwakarta tidak melakukan upaya atau aksi berlebihan.

"Saya kira perlu ada komunikasi lah, duduk bersama lebih baik, saya minta di pusat juga ada upaya untuk menengahi," ujar Anne ketika ditemui Tribun di Kantor Pemkab Purwakarta, Rabu (1/12/2021).

Anne berharap agar pemerintah pusat bisa mempertimbangkan kenaikan, "Karena kita tahu ada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat juga ada pertimbangan untuk kenaikan," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved