Breaking News:

Politik

Setelah Hilang 2 Minggu di Medsos Usai Ditegur Prabowo, Fadli Zon Kini Dilaporkan ke MKD, Kenapa ya?

Apa yang menyebabkan Fadli Zon dilaporkan ke MKD? Usut punya usut, hal itu soal cuitannya mengenai Undang-undang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

Editor: Mumu Mujahidin
Repro/KompasTV
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017). 

TRIBUNCIREBON.COM - Puasa media sosial khususnya Twitter selama 2 minggu setelah ditegur Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon muncul lagi.

Namun kali ini politisi Gerindra Fadli Zon langsung dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) DPR RI.  

Apa yang menyebabkan Fadli Zon dilaporkan ke MKD? Usut punya usut, hal itu soal cuitannya mengenai Undang-undang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan penggugat UU Cipta Kerja. Majelis hakim MK meminta pemerintah memperbaiki prosesnya dengan tenggat waktu 2 tahun.

Namun, MK tidak membatalkan satu pasal pun dalam UU Cipta Kerja tersebut. 

Terkait putusan MK itu, Fadli Zon memberikan cuitan proses demokrasi telah dikotori oleh invisible hand.

Terkait cuitan tersebut, Fadli Zon pun dilaporkan oleh politikus Teddy Gusnaidi ke MKD karena dianggap melanggar kode etik.

"Hari ini Senin 29 November 2021 saya selaku warga negara Indonesia, telah melakukan pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik terhadap Fadli Zon selaku anggota DPR RI kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dan telah diterima pengaduan tersebut oleh sekretariat sekitar Pukul 11.05 WIB," kata Teddy, Senin (29/11/2021).

Teddy menjelaskan, alasan dirinya melaporkan dugaan pelanggaran kode etik. Dia mengatakan seharusnya Fadli Zon menghormati UU Cipta Kerja yang merupakan produk legislasi dari DPR RI.

Baca juga: Nyaris Seminggu, Fadli Zon Puasa Bicara di Medsos, Sejak Ditegur Prabowo karena Kritik Jokowi

"Artinya sebagai anggota DPR harusnya Fadli Zon itu menghormati UU Cipta Kerja sebagai produk hasil dari legislasi di DPR"

 
"Bukan membuat framing dengan menuding seolah-olah produk UU Cipta Kerja hasil legislasi tersebut adalah negatif atau buruk"
Halaman
1234
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved