Breaking News:

Ribuan ASN hingga Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Masuk Penerima Bansos, Baru Ditemukan Saat Evaluasi

Ribuan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Cirebon terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: dedy herdiana
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
ILUSTRASI: Warga terdampak Covid-19 saat menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Indramayu, Minggu (10/5/2020) 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Ribuan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Cirebon terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Diketahui, DTKS sendiri menjadi patokan pemerintah dalam mendistribusikan berbagai macam bansos kepada masyarakat.

Di antaranya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya bagi warga kurang mampu.

Kabid Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinsos Kabupaten Cirebon, Gunarsa, mengatakan, ribuan ASN itu terdiri dari pegawai pemda, BUMN, BUMD, TNI, dan Polri.

Bahkan, menurut dia, sejumlah kuwu atau kepala desa dan lima anggota DPRD Kabupaten Cirebon pun masuk dalam data tersebut sebagai penerima bansos.

Baca juga: Ribuan ASN Terdata sebagai Penerima Bansos, Begini Pengakuan Kadinsos Kabupaten Cirebon

"Data ini baru ditemukan setelah ada evaluasi bersama Kemensos RI beberapa waktu lalu," ujar Gunarsa kepada Tribuncirebon.com, Sabtu (27/11/2021).

Ia mengatakan, jumlah ASN di Kabupaten Cirebon yang terdaftar sebagai penerima bansos dalam DTKS mencapai 2000-an kepala keluarga (KK).

Namun, dari penelusuran sementara pihaknya memastikan tidak semua ASN yang terdata dalam DTKS telah menerima bansos.

Pasalnya, saat dicek di sistem para ASN dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon tersebut tidak menerima bansos meski namanya tercantum dalam DTKS.

"Di aplikasi ada keterangannya, misalnya si A masuk DTKS tapi keterangan PKH nihil, BPNT nihil, dan bantuan lainnya juga nihil," kata Gunarsa.

Gunarsa memastikan, saat ini data itu tengah diperbaiki untuk mencoret para ASN dan anggota dewan dari DTKS sebagai penerima bansos.

Ia berharap, proses perbaikan data tersebut rampung secepatnya dan kesalahan serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

"Kami sedang berkerja keras memperbaiki datanya, karena mereka tidak menerima bantuan, tapi terdata sebagai warga miskin," ujar Gunarsa.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved