Breaking News:

DPR RI Sebut Kasus Perceraian hingga Human Trafficking Masih Tinggi di Indramayu

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan, Kabupaten Indramayu sudah saatnya melakukan percepatan pembangunan.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mumu Mujahidin
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina saat melakukan sambutan dalam kunjungan kerja Mensos RI Tri Rismaharini di Pendopo Indramayu, Selasa (23/11/2021). 
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Persoalan sosial yang terjadi di Kabupaten Indramayu mendapat perhatian khusus dari DPR RI.
Kondisi tersebut bahkan disampaikan langsung Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indramayu.
Selly Andriany Gantina mengatakan, Kabupaten Indramayu sudah saatnya melakukan percepatan pembangunan.
Tidak hanya di sektor infrastruktur, melainkan juga dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM).
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina saat melakukan sambutan dalam kunjungan kerja Mensos RI Tri Rismaharini di Pendopo Indramayu, Selasa (23/11/2021).
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina saat melakukan sambutan dalam kunjungan kerja Mensos RI Tri Rismaharini di Pendopo Indramayu, Selasa (23/11/2021). (Tribuncirebon.com/Handhika Rahman)
"Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indramayu bahkan tergolong rendah di Jawa Barat," ujar dia kepada Tribuncirebon.com di Pendopo Indramayu, Selasa (23/11/2021).
Masih dikatakan Selly Andriany Gantina, persoalan sosial lainnya yang terjadi di Kabupaten Indramayu, di antaranya tingginya tingkat perceraian, tingginya kasus human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang, angka kemiskinan, dan masih banyak lagi.
Persoalan tersebut, kata dia, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan guna menghilangkan stigma-stigma negatif yang selama ini melekat di Kabupaten Indramayu.
Pada kesempatan itu, kedatangan DPR RI ke Kabupaten Indramayu juga sekaligus dalam rangka memastikan program Kementerian Sosial (Kemensos) tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan tepat manfaat.
"Kami berterimakasih sudah dilibatkan menjadi bagian dalam pengusulan, penyaluran, dan pengawasan yang tidak terpisahkan untuk program dari Kementerian Sosial," ujar dia.
Selly juga bersyukur ada puluhan masyarakat penerima program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang dalam waktu dekat akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial tersebut.
Namun demikian, di hadapan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Selly menilai anggaran untuk bantuan ini perlu ditingkatkan.
Caranya dengan menurunkan jumlah penerima bantuan.
"Dengan mengurangi jumlah penerima, artinya, kalau jumlah penerimanya menurun, kesejahteraan masyarakat perlahan meningkat. Kalau jumlah penerimanya meningkat, berarti tidak meningkat kesejahteraannya," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, secara keseluruhan ada sebesar Rp 3.374.846.890 bantuan yang diberikan untuk masyarakat Kabupaten Indramayu.
Bantuan tersebut diberikan kepada anak yatim yang ditinggalkan orang tua karena terpapar Covid-19 sebanyak 82 anak dengan jumlah bantuan Rp 26.500.000. 
Bantuan aksesibilitas atau alat bantu bagi 271 disabilitas dengan nominal bantuan mencapai Rp 560.190.900, bantuan kebutuhan dasar bagi 337 orang dengan nominal Rp 298.590.640.
Bantuan kewirausahaan bagi 77 orang dengan total uang tunai Rp 184.656.350, bantuan pengembang usaha bagi 2 KPM graduasi PKH sebanyak Rp 5.000.000.
"Ada juga bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH) kepada 115 orang dengan total Rp 2,3 miliar," ujar dia.
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved