Breaking News:

Politik

Luhut Panjaitan dan Erick Thohir Bakal Terjerat? KPK Siap Tindaklanjuti Laporan Mengenai Bisnis PCR

"Kita tidak melihat yang melaporkan siapa sih, tentu akan didalami oleh teman-teman di Direktorat Pengaduan Masyarakat," kata dia.

Kompas.com
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan 

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Kasus bisnis tes Covid-19 polymerase chain reaction (PCR) akan ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus itu sebelumnya dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Prima melaporkan adanya dugaan bisnis tes PCR yang diduga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Laporannya seperti apa, tentu nanti laporan tersebut ditelaah terhadap para pihak yang melaporkan yang akan kita klarifikasi apakah ada bukti-bukti awal yang untuk ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan, misalnya," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2021).

Alex meyakini dalam pekerjaannya KPK bersikap independen tanpa bisa diintervensi.

Kata dia, semua pekerjaan dilakukan dengan menaati prosedur hukum yang berlaku.

"Kita tidak melihat yang melaporkan siapa sih, tentu akan didalami oleh teman-teman di Direktorat Pengaduan Masyarakat," kata dia.

"Kemudian kalau ada indikasi tindak pidana korupsi, tentu dilempar ke penyelidikan tentu ada ekspos nanti di sana. Nanti di tingkat penyelidikan, ada lah audit investigasi, misalnya, atau berkoordinasi dengan BPK dan BPKP untuk mendalami lebih lanjut," ucapnya.

Alex lantas turut menyinggung perubahan harga tes usap PCR yang sempat mencapai Rp 2 juta hingga Rp2,5 juta kemudian sekarang turun menjadi Rp 270 ribu.

Menurut pimpinan berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi ini, hal itu juga akan dipelajari KPK.

"Ini kan selalu ada peluang bisnis di dalam kondisi-kondisi seperti itu ya, yang pintar memanfaatkan situasi itu lah yang mendapatkan keuntungan," katanya.

"Karena yang mengadakan antigen PCR itu kan ada di Kemenkes juga, kita lihat harganya di sana, kita lihat, kita cek," imbuh Alex.

Sebelumnya, Prima menagih lembaga antirasuah terkait perkembangan penanganan laporan dugaan ambil untung dari bisnis PCR yang diduga melibatkan dua menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kami hanya ingin menagih telaah awal seperti yang mereka janjikan kepada publik," kata Wakil Ketua Umum Prima Alif di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2021). (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Sebut Tes PCR Bisa Jadi Peluang Bisnis Saat Kondisi Pandemi Covid-19, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/17/kpk-sebut-tes-pcr-bisa-jadi-peluang-bisnis-saat-kondisi-pandemi-covid-19.

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved