Breaking News:

Evaluasi Pelayanan Kesehatan, Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta Komitmen Pemda Pertahankan UHC

Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat evaluasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat bersama BPJS Kesehatan, Kamis (11/11/2021).

DOK HUMAS DPRD KOTA CIREBON
Komisi III DPRD Kota Cirebon saat rapat evaluasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat bersama sejumlah instansi dan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (11/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat evaluasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat bersama BPJS Kesehatan, Kamis (11/11/2021).

Rapat yang juga dihadiri sejumlah instansi terkait itu berlangsung di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon.

Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD Kota Cirebob mendorong Dinkes, Dinsos, Disdukcapil,dan BPJS Kesehatan menyelesaikan persoalan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty, mengatakan, hal itu berkaitan adanya aturan terbaru yang diterbitkan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, yakni Surat Keputusan (SK) Mensos Nomor 79/2021 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta PBI Jaminan Kesehatan.

Selain itu, menurut dia, terdapat pula Peraturan Mensos (Permensos) RI Nomor 111/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

“Yang jadi persoalan karena dalam aturan itu disebutkan 5.651 orang dan 4.073 orang yang tercatat sebagai PBI JKN melalui APBN kepesertaannya dinonaktifkan," kata dr Tresnawaty saat ditemui usai rapat.

Komisi III DPRD Kota Cirebon saat rapat evaluasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat bersama sejumlah instansi dan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (11/11/2021).
Komisi III DPRD Kota Cirebon saat rapat evaluasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat bersama sejumlah instansi dan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (11/11/2021). (DOK HUMAS DPRD KOTA CIREBON)

Ia mengatakan, hal tersebut dikhawatirkan mengganggu cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Cirebon karena jumlahnya berkurang.

Pasalnya, hampir 10 ribu orang tidak lagi terdaftar penerika PBI JKN dan bakal berdampak pada menurunnya cakupan UHC di Kota Udang.

"Kami telah meminta dinas terkait untuk memperbaiki atau memperbarui datanya agar merear tetap aktif," ujar dr Tresnawaty.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved