Breaking News:

Desa Rambatan Wetan Indramayu Dipilih Jadi Percontohan Kampung Pengawasan Partisipatif di Jabar

Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif sendiri merupakan salah satu upaya Bawaslu dalam menciptakan ruang partisipatif publik

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Handhika Rahman
Sosialisasi pencanangan Desa Rambatan Wetan menjadi Kampung Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Jabar, Kamis (11/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Desa Rambatan Wetan di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dipilih menjadi salah satu percontohan kampung pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Jawa Barat.

Secara keseluruhan ada sebanyak 4 Desa di Jawa Barat yang dipilih.

Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif sendiri merupakan salah satu upaya Bawaslu dalam menciptakan ruang partisipatif publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan. 

Baca juga: Nomor WhatsApp Ketua Bawaslu Kuningan Dibajak, Sementara Ondin Tak Gunakan WA, Ini Kronologinya

Baca juga: Aktif di Dunia Maya, Bawaslu Kabupaten Majalengka Borong Penghargaan Kehumasan

Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi mengatakan, dipilihnya Desa Rambatan Wetan karena partisipasi masyarakat di desa setempat cukup bagus.

Selain itu, tokoh pemuda desa pun aktif, dan tidak ada peristiwa pelanggaran yang mencolok dalam beberapa penyelenggaran Pemilu terakhir.

Lanjut dia, lokasi dari Desa Rambatan Wetan juga strategis karena merupakan desa penyangga wilayah Indramayu Kota sehingga lebih mudah dalam koordinasi dan dipantau.

“Ini merupakan bukti, masyarakat Indramayu sudah memiliki kesadaran untuk ikut turut serta dalam mengawasi Pemilu," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Kamis (11/11/2021).

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Wasikin Marzuki menambahkan, dalam menyambut Pemilu 2024 nanti akan ada banyak sekali tantangan yang bakal dihadapi.

Salah satu contohnya dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Berbagai persoalan sering muncul seperti tidak masuknya warga dalam hak pilih, pemilih ganda, hingga DPT tidak valid.

"Termasuk juga soal politik uang, untuk itu saya berpesan agar masyarakat jangan mau dijadikan alat politik," ujarnya.

Dalam hal ini, Wasikin Marzuki berharap, Kepala Desa Rambatan Wetan harus bisa menjadi pemimpin pengawasan partisipatif sehingga dapat dicontoh oleh desa-desa lain.

“Bawaslu memiiki keterbatasan personil tetapi yang diawasi sangat banyak sehingga membutuhkan pengawasan partisipatif dari masyarakat,” ujarnya.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved