Breaking News:

Satu Bakal Calon Kades di Bandung Barat akan Ajukan Gugatan ke PTUN, Ini Penyebabnya

Feri akan melakukan upaya hukum ke PTUN Bandung berkaitan Perbup KBB 10 Tahun 2021 tentang Juklak Pilkades.

Editor: dedy herdiana
ISTIMEWA
Ilustrasi Pilkades 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG BARAT - Bakal calon kepala desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Feri Ramadhan, protes soal tes akademis di Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Cimahi.

Dia meminta Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk tidak kerja sama lagi dengan Unjani selaku pihak penyelenggaran tes akademis cakades.

“Kejadian waktu lampau terjadi lagi dan di saat kami meminta untuk dibuka, mereka Unjani menyampaikan keberatannya dengan alasan tidak membuat perjanjian dengan bakal calon untuk dapat membuka hasil testing secara transparan,” ujarnya, Selasa (9/11/2021).

Feri akan melakukan upaya hukum ke PTUN Bandung berkaitan Perbup KBB 10 Tahun 2021 tentang Juklak Pilkades.

Baca juga: Tahapan Pilkades di KBB Memanas, Tes Akademis Bikin Salah Satu Pendukung Balon Kades Protes

“Semoga semua bakal calon kades yang kemarin tidak lolos dalam mengikuti testing melakukan hal yang sama agar di pemerintah KBB tidak terjadi lagi diskriminasi seperti sekarang,” katanya.

Di sisi lain, dia mendesak Komisi I DPRD KBB untuk meminta Panitia Pilkades KBB agar menganulir hasil test tersebut. 

“Sebelum testing saja sudah dapat angka 40 persen, terus bagaimana saya bisa mengejarnya kalau sebelumnya test saja mereka sudah punya nilai segitu,” ucap Feri.

Soal tanda tangan skoring peserta tes oleh semua bakal calon kepala desa, kata Ferri, itu harus dilakukan karena jika tidak, dianggap mengundurkan diri. 

“Pernyataan Kepala Dinas DPMD memperlihatkan ketidak tahuannya. Betul kami menandatangani pernyataan skoring tersebut di panitia Pilkades, karena di saat kami tidak mau menandatangani mereka menyampaikan kalau tidak menanda tangani maka di anggap mengundurkan diri,” katanya.

Semestinya pihak Unjani hanya mengumumkan hasil testing bakal calon kepala desa saja. 

“Jadi menurut hemat saya yang berhak menentukan lolos dan tidak nya atau menghitung nilai akhir bakal calon kepala desa itu adalah panitia pilkades kabupaten,” ujar Feri.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved