Breaking News:

Kondisi Aset Pemda Kuningan Semrawut, Bupati Acep Purnama Jelaskan Begini

Bupati mengatakan bahwa Pemkab Kuningan berkomitmen untuk melakukan penataan aset sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: dedy herdiana
Tribuncirebon.com/Ahmad Ripai
Bupati Kuningan H Acep Purnama saat ditemui di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (9/11/2021). 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Adanya Aset Pemerintah Daerah yang hilang bahkan pindah tangan serta pelaksanaan lelangan kendaraan dinas yang tidak terkendali mendapat tanggapan dari Bupati Kuningan, Acep Purnama saat ditemui di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (9/11/2021).

Bupati mengatakan bahwa Pemkab Kuningan berkomitmen untuk melakukan penataan aset sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Hingga saat ini manajemen aset daerah menjadi salah satu target penataan rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita terus berupaya perbaikan laporan dsn manajamen. Setiap bulan kita wajib melaporkan posisi aset tanah, capaian sertifikasi tanah dan proses pemanfaatan tanah serta keberadaan aset bergerak (Mobil, Motor dan sebagainya," kata Acep kepada wartawan.

Disamping itu, dia mengaku dalam pengendalian dan pendataan aset, juga telah melakukan langkah-langkah pengendalian dan pengamanan aset atas dasar kehati-hatian.

Melalui Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), masih mengkaji kelanjutan proses Ruislag tanah Pemda.

"Ruislag disebut take over atau tukar menukar. Permohonan tahun 2012 yang di blok Banjaran Desa Cibulan Kecamatan Cidahu, kemudian di Blok Peuteuy Desa Cikandang Kecamatan Luragung. Tidak dilanjutkan proses Ruislag tersebut," katanya.

Acep menjelaskan, mengenai dokumen legalitas tanah pengganti tersedia masih dikuasai pihak lain. Sehingga, tanah tersebut belum atau bukan aset Pemkab Kuningan. Kemudian untuk Bidang Aset BPKD sedang melaksanakan upaya pensertifikatan tanah di Desa Babakan Mulya kurang lebih 12,6 Hektar dari total keseluruhan 16,2 Hektar (3,6 hektar telah bersertifikat yaitu lokasi Gedung  eks Rehabilitasi BNN).

"Tindakan itu dilaksanakan sebagai upaya percepatan pengamanan aset tanah di Desa Babakan Mulya yang saat ini masih bersertifikat hak  milik warga belum dibalik nama, sebanyak 18 bidang dan beberapa bidang lainnya merupak tanah Desa setempat," kata Acep.

Soal pelaksanaan lelangan kendaraan yang tidak terkendali, Acep menyampaikan bahwa proses lelang barang milik daerah telah mengacu sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri nomor 19 thn 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

"Proses lelang kendaraan sudah sesuai dengan peraturan Menteri keuangan nomor 27 thn 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.  Jadi proses lelang dilaksanakan melalui perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang/KPKNL Cirebon. Semuanya, harus sesuai tahan dana ketentuan lelang yang efisien, efektif dan transparan serta akuntabel, adil dan menjamin kepastian hukum," ujarnya. (*)

Baca juga: Wamen Desa PDTT Remikan Dua Program Pemerintahan Desa di Kuningan, Begini Pesannya

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved