Breaking News:

Kalau UMK 2022 Tak Naik 15 Persen, Buruh di Indramayu Mau Lakukan Aksi Demo Besar-besaran Lho

Jika tidak direalisasikan, mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.

Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Ratusan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Migas - Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSBMigas - KASBI) Indramayu saat menggeruduk Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, Selasa (19/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Para buruh di Kabupaten Indramayu meminta kenaikan sebesar 15 persen untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) Indramayu tahun 2022.

Jika tidak direalisasikan, mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum serikat buruh GASBumi FSBmigas-KASBI Indramayu, Hadi Haris Kiyandi kepada Tribuncirebon.com, Selasa (2/10/2021).

Hadi Haris Kiyandi mengatakan, para buruh meminta kepada pemerintah untuk tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 untuk menetapkan UMK Indramayu 2022. 

"Kami meminta kenaikan UMK 15 persen dan kami menolak UMK memakai PP 36," ujar dia.

Hadi Haris Kiyandi menilai, penghitungan UMK memakai PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law tidak bisa bisa digunakan sebagai dasar penetapan UMK 2022.

Menurutnya, karena tidak menyesuaikan dengan kebutuhan pokok para buruh.

Oleh karena itu, pihaknya menolak PP Nomor 36 Tahun 2021 dan meminta kenaikan UMK Indramayu tahun 2022 sebesar 15 persen.

"Kalau UMK tidak naik kami akan demo gede-gedean," ujar dia.

Sementara itu, penetapan UMK Indramayu Tahun 2022 diketahui masih dalam pembahasan pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Indramayu.

Rencananya, penghitungan UMK Tahun 2022 akan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan sesuai instruksi dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, Suharjo mengatakan, untuk sementara pihaknya masih menunggu hasil rapat lokakarya pengupahan yang akan digelar di Provinsi Jawa Barat.

Disnaker Kabupaten Indramayu juga masih menunggu rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bahan untuk menghitung penyesuaian besaran UMK.

"Kami menunggu rilis data dari BPS dulu dan hasil dari rapat lokakarya pengupahan di provinsi," ujar dia.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved