Breaking News:

Tempat Penampungan Perkeja Migran Ilegal di Kabupaten Cirebon Digerebek Petugas, 9 CPMI Ditemukan

UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran ( BP2MI) Bandung, kembali berhasil mengungkap sponsor penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Editor: dedy herdiana
Tribunjabar.id/Nazmi Abdurahman
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat jumpa pers pengungkapan sponsor penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal., di kantor UPT BP2MI Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (29/10/2021) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi !Abdurahman. 

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran ( BP2MI) Bandung, kembali berhasil mengungkap sponsor penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Pengungkapan PMI ilegal  itu dilakukan bersama tim gabungan dari Satreskrim Polres Cirebon Kota dan Dinas tenaga kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, pengungkapan itu dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penampungan PMI illegal oleh PT. Akarinka Utama Sejahtera yang izin operasionalnya sudah dicabut, sejak 14 Februari 2020 oleh Kemenaker. 

Baca juga: Anak TKW Indramayu yang Minta Tolong Jokowi di Irak, Sudah 2 Bulan Putus Sekolah, Ini Curhatannya

Dari informasi tersebut, kata dia, tim gabungan pada Rabu 27 Oktober 2021 malam, kemudian melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang dijadikan penampungan oleh PT Akarinka Utama Sejahtera, di Jl. Tambas, Kelurahan Adi Darma Mulia, Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon

"Dalam penggerebekan tersebut, berhasil mengamankan seorang penanggung jawab PT berinisial S (52) asal Bogor yang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Cirebon, serta sembilan orang korban calon pekerja migran Indonesia (CPMI)," ujar Benny, saat jumpa pers, di kantor UPT BP2MI Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (29/10/2021) malam. 

Sembilan CPMI itu, kata dia, berasal dari berbagai daerah diantaranya tujuh orang Cirebon, satu orang Bandung, dan satu orang Majalengka. 

Para CPMI itu, kata dia, rencananya akan diberangkatkan ke Singapura sebagai asisten rumah tangga (ART). 

"Jadi, setiap CPMI yang lolos Medical Check Up itu dijanjikan diberikan uang fee sebesar Rp.5 juta per orang, di mana semua proses pemberangkatan dan kelengkapan berkas diurus oleh S, dan pembuatan paspor dilakukan di Wonosobo," katanya. 

Baca juga: Keluarga Rokaya TKW Indramayu di Irak Datangi Polisi Tuntut Pertanggungjawaban Perekrut

Selain meringkus pelaku, pihaknya juga turut mengamankan sejumlah dokumen CPMI yang rencananya akan diberangkatkan awal November 2021. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata dia, ada beberapan bagi CPMI jika ingin bekerja di luar negeri, diantaranya pengurusan ID, pelatihan kompetensi serta orientasi pra pemberangkatan (OPP). 

"Saya mengimbau kepada masyarakat, untuk selalu berhati-hati dan waspada, dalam menerima informasi maupun tawaran bekerja ke luar negeri dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan mengarah ke tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," katanya. 

Baca juga: Jeritan TKW Indramayu di Irak, Kondisi Sakit Kerjaan Makin Berat, Rokaya: Pak Presiden Tolong Saya

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved